Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mewanti-wanti ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk tidak terlibat dalam judi online.
Menurutnya, imbauan tersebut berlaku untuk seluruh tingkat aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov DKI saat ini.
“Di lingkup Pemprov sudah diimbau untuk tidak judi online [bagi] semua lapisan ASN,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Rabu (26/6/2024) malam.
Lebih lanjut, dia mengaku telah menginstruksikan antisipasi praktik judi online kepada para pejabat di DKI Jakarta.
Heru Budi juga bakal memanggil camat yang wilayahnya menjadi sarang transaksi judi online di Jakarta berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Selain itu, dia meminta kepada pimpinan kota/kabupaten administrasi di Jakarta untuk berkoordinasi dengan kepolisian dalam rangka pemberantasan judi online.
Baca Juga
"Judi online menjadi prioritas untuk ditangani serius. Saya mendukung penanganannya secara bersama-sama,” pungkas Heru Budi.
Berdasarkan catatan Bisnis, Satgas Pemberantasan Judi Online yang diketuai oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto telah menyampaikan data PPATK terkait wilayah dengan transaksi judi online terbanyak.
DKI Jakarta menduduki posisi kedua provinsi dengan pemain judi online terbanyak, yakni 238.568 orang dengan transaksi mencapai Rp2,3 triliun.
Sementara itu, Jakarta Barat, Jakarta Timur, serta Jakarta Utara termasuk dalam lima besar transaksi judi online di tingkat kabupaten/kota.
Apabila dipersempit di tingkat kecamatan, Tambora dan Cengkareng di Jakarta Barat masuk dalam tiga besar nilai transaksi terbanyak. Jumlahnya masing-masing mencapai Rp196 miliar dan Rp176 miliar.
