Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengklaim tidak pernah menggusur warga dalam penataan kampung kumuh di DKI Jakarta.
Hal tersebut dia sampaikan dalam sambutan pembukaan International Mayors Forum (IMF) 2024 pada hari ini.
Mulanya, Heru Budi memaparkan langkah Jakarta dalam percepatan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam menciptakan kota komunitas yang berkelanjutan.
Dia menyitir data Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menyebut bahwa 55% populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan pada 2018, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 68% pada 2050.
“Wilayah perkotaan menjadi daya tarik sebagai tujuan penghidupan, sehingga wilayah perkotaan perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, termasuk juga Jakarta,” katanya di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).
Terkait hal itu, Heru Budi menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah melaksanakan berbagai program seperti penataan kampung kumuh dan pembangunan rumah susun (rusun) sederhana.
Baca Juga
Pihaknya juga melakukan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat prasejahtera, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka.
“Jadi Pemda DKI tidak melakukan pemindahan warga, ada berbagai tahapan tahapan atau berbagai alternatif-alternatif dalam mengubah kampung kumuh menjadi rumah bertingkat yang terbatas,” lanjut Heru Budi.
Selain itu, dia juga memaparkan langkah lain terkait perbaikan sarana prasarana dan pembangunan rumah susun yang cukup besar dan luas.
Sebagai informasi, Jakarta menjadi tuan rumah persamuhan internasional yang dihadiri delegasi wali kota dari berbagai negara tersebut. IMF 2024 akan digelar pada 2-4 Juli 2024.
Mengutip keterangan pada laman Kantor PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (UNOSD), IMF merupakan pertemuan tahunan yang membahas implementasi SDGs 2030 di tataran pemerintah lokal suatu negara.
Berdasarkan hasil persamuhan serupa di Senegal pada 2023, IMF kali ini bertujuan untuk mendorong dialog mengenai percepatan lokalisasi SDGs, mengingat tahun 2030 kian dekat.
Dalan forum ini, para pemimpin daerah dari berbagai belahan dunia akan unjuk gigi mengenai kemajuan daerahnya melalui Voluntary Local Review (VLR), tak terkecuali bagi Pemprov DKI Jakarta.
