Bisnis.com, JAKARTA - Peta politik mulai berubah 20 hari jelang tenggat waktu pendaftaran calon gubernur untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024. 'Kapal' yang awalnya membawa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Anies Baswedan berlayar, kini terancam karam.
Sinyal pecah kongsi antara PKS dan Anies Baswedan muncul dari internal dan petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus), yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Wacana PKS meninggalkan Anies Baswedan dan berbalik mendukung Ridwan Kamil, yang diusung KIM Plus, di Pilkada Jakarta 2024 mencuat dari penyataan Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin.
Awalnya, dia mengatakan PKS dikejar waktu untuk memastikan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju.
Sebelumnya, PKS digadang-gadang mengajukan nama Anies Baswedan dan Shohibul Iman. Namun, duet tersebut berpotensi kandas lantaran PKS tak kunjung mendapatkan dukungan dari parpol lain.
Jika tidak cepat mengambil sikap, lanjutnya, maka PKS bisa tertinggal dan tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak Jakarta 2024.
Pasalnya PKS hanya membutuhkan 4 kursi lagi atau dukungan partai politik untuk masuk ke koalisi agar bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernurnya sendiri
"Kalau tak kunjung ada rekan koalisi, bukan saja Anies, tapi PKS juga bisa terancam gagal berlayar [di Pilkada Jakarta 2024]. Padahal PKS pemenang Pileg di Jakarta menguasai 18 kursi DPRD. Kami hanya butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calonnya sendiri," katanya saat konferensi pers, Rabu (7/8/2024).
Tak hanya pecah kongsi dari Anies, PKS juga dikabarkan akan masuk ke dalam super koalisi KIM Plus.
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan PKS sangat mungkin bergabung ke KIM Plus berdasarkan dinamika politik belakangan ini.
"Kalau untuk di Jakarta, kemungkinan besar [PKS gabung KIM Plus]," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).
Apalagi, Partai Golkar sudah mengumumkan untuk mendukung Ridwan Kamil atau menjadi penantang Anies Baswedan untuk memperebutkan kursi DKI 1.
Senada dengan Airlangga, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku segera mengumumkan calon gubernur yang akan diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2024 bersama dengan PKS.
Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) guna mengumumkan pasangan calon dalam Pilkada Jakarta 2024.
"InshaAllah dalam waktu tepat kita umumkan," kata Prabowo Subianto seperti dilansir di Antara, Kamis (8/8/2024).
Respons Anies Baswedan
Meski dihantam isu tak sedap, Anies Baswedan tetap optimistis memeroleh tiket untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta kendati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah membuka peluang untuk mengusung kandidat lain.
Anies cukup yakin partai politik tidak akan mengubah dukungan sesuai dengan yang diamanatkan rakyat sebelumnya. Apalagi, PKS yang telah mengantongi 18 kursi DPRD DKI Jakarta.
"Kami percaya bahwa aspirasi rakyat Jakarta akan terus dijaga, karena semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan, DPW-DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak terlalu mempersoalkan nama-nama yang telah diusung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Parpol yang ada.
Pasalnya, nama yang telah diusulkan merupakan cerminan dari aspirasi warga yang nantinya diharapkan dapat memenangkan Pilkada 2024, khususnya di Jakarta.
"Jadi saya percaya bahwa semua yang sudah mendapatkan amanat dari rakyat Jakarta akan menjaga amanat ini dengan baik," pungkasnya.
Jika PKS benar-benar meninggalkan Anies dan berbalik ke KIM Plus, bukan tak mungkin Pilkada Jakarta 2024 akan diikuti Ridwan Kamil sebagai calon tunggal. Apalagi, PDI Perjuangan juga tak memiliki kursi yang mumpuni untuk mengajukan calon oleh partainya sendiri. Setelah Pileg DPRD 2024, PDIP hanya mendapat 15 kursi.
Ditemui terpisah, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespon soal adanya skenario untuk mengajukan calon Gubernur melawan 'kotak kosong' di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, skenario tersebut belum tentu terjadi lantaran kondisi politik yang dinamis jelang pendaftaran Calon Gubernur Jakarta pada 27-29 Agustus 2024.
“Belum terancam [skenario kotak kosong], masih ada ruang,” ujar Hasto kepada para wartawan ketika ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Kamis (8/8/2024).
Hasto berpendapat bahwa jika nantinya ada indikasi calon gubernur Jakarta lawan 'kotak kosong', maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) biasanya akan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran calon.
Menurutnya, saat perpanjangan waktu tersebut biasanya akan terjadi perubahan peta politik di antara parpol-parpol yang mengusung calon. "Dan di situl ah bisa terjadi perubahan konstelasi," jelasnya.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan salah satu kecenderungan koalisi besar melawan koalisi kecil dapat terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes melihat bahwa koalisi besar yang kemungkinan mengusung Ridwan Kamil, memiliki potensi besar untuk head-to-head dengan koalisi yang lebih kecil yang belum menentukan pilihan yakni PKS, NaSdem, PKB dan PDIP.
“Kalau kita ambil misalnya, tiba-tiba skenario Nasdem, PKB, dan PKS, kalau PKS-nya keluar berarti sisa PKB dan Nasdem ya. PKB dan Nasdem itu bisa mencalonkan karena 23 kursi. Tapi kalau Nasdem dan PKB menarik diri, hanya tinggal Nasdem, itu tidak bisa juga mencalon. PDIP kalau bertemu dengan Nasdem, dapat 25% calon” jelas Arya dalam Peta Kompetisi dan Dinamika Pilkada 2024 di Auditorium CSIS, Jakarta, Kamis (8/8/2024).
