Bisnis.com, JAKARTA--Warga Jakarta Timur Lukman Nur Hakim mengaku Nomor Induk Kependudukan atau NIK KTP-nya telah dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Whardana di Pilkada DKI Jakarta.
Padahal, menurut pria yang akrab disapa Lukman tersebut, dia mengaku tidak pernah memberikan NIK KTP-nya kepada siapapun, terutama untuk memberikan dukungan ke Dharma Pongrekun-Kun Whardana.
"Saya aja gak kenal sama nama Dharma Pongrekun dan Kun Whardana. Tiba-tiba saja, NIK KTP saya dicatut untuk berikan dukungan ke dia. Saya enggak mau," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Dia mengatakan bahwa dirinya dirugikan atas insiden pencatutan NIK KTP tersebut. Maka dari itu, Lukman mendesak pihak KPUD DKI Jakarta dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada Serentak untuk segera membereskan hal tersebut.
"Saya mau KPUD Jakarta dan Bawaslu itu segera membereskan masalah ini. Saya tidak mau nama saya dicatut orang lain," katanya.
Kebocoran Data
Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku pihaknya sama sekali tidak mengetahui banyaknya NIK KTP warga DKI Jakarta yang dicatut untuk memberikan dukungan kepada Dharma Pongrekun-Kun Whardana di Pilkada DKI Jakarta.
Baca Juga
Plt Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemprov DKI Jakarta, Budi Awaluddin memastikan bahwa tidak ada kebocoran saya yang terjadi di Dukcapil DKI Jakarta terkait Pilkada DKI Jakarta.
"Hingga saat tidak ada kebocoran data dari Dukcapil terkait proses Pilkada di Jakarta," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Jumat (16/8).
Dia menyarankan masyarakat DKI Jakarta agar mengadukan hal tersebut ke Bawaslu DKI Jakarta, jika ada warga yang merasa NIK KTP-nya dicatut untuk memberikan dukungan ke paslon independen Dharma Pongrekun-Kun Whardana.
"Apabila terjadi penyimpangan penggunaan KTP untuk mendukung paslon dalam jalur Independen masyarakat bisa mengadukan ke pihak Bawaslu DKI jakarta /Tingkat Kota dan kabupaten," katanya.
