.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta membatalkan program sarapan gratis. Padahal, program ini merupakan salah satu janji Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dalam Pilkada 2024 lalu.
Pramono memilih untuk mengubah kantin sekolah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG adalah program Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini diambil setelah program Sarapan Gratis Jakarta dibatalkan, menyusul diskusi antara Pemprov Jakarta dan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Alhamudlilah tadi bapak Gubernur dan jajarannya sudah memutuskan akan merenovasi kantin-kantin sekolah yang akan menjadi bagian dari program makan bergizi, nanti akan menjadi Satuan Pelayanan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitarnya," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Dadan menjelaskan bahwa Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambut baik inisiatif ini, terutama setelah mendengar contoh implementasi serupa di Bogor.
Pasalnya, di Bogor terdapat kantin di sekolah Bosowa Bina Insani yang awalnya hanya melayani satu sekolah. Namun, setelah bekerja sama dengan Badan Gizi, kantin tersebut mulai menyelenggarakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga
"Seluruh pegawainya bekerja, chef-nya juga bekerja, dan sekarang bisa melayani 10 sekolah di sekitarnya. Jadi, pendapatan kantin bertambah, bukannya berkurang,” ujarnya.
Sementara itu, Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan berkonsentrasi pada renovasi kantin sekolah. Terkait pemanfaatan kantin oleh pedagang atau UMKM, Dia menyerahkan keputusan tersebut kepada pihak sekolah.
Sebagai informasi, secara keseluruhan akan terdapat 791 SPPG, dan hingga saat ini baru 33 SPPG yang beroperasi. Pada 17 Maret 2025, jumlah SPPG akan bertambah menjadi 42 dengan tambahan 9 dapur baru untuk mendukung program MBG.
Dadan berharap bahwa percepatan target 791 SPPG tersebut dapat dibantu dari kontribusi Pemprov Jakarta, menimbang ada kendala dalam infrastruktur. "Di mana salah satu kendala yang paling besar dalam pelaksanaan program makan bergizi adalah selain anggaran dan SDM adalah infrastruktur," jelasnya.
