.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta untuk memanfaatkan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung program-program pembangunan di ibu kota.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan Jakarta termasuk daerah dengan credit worthiness tinggi, sehingga memiliki peluang besar untuk mengakses pembiayaan alternatif.
“Bahasa kasarnya, DKI ini kalau cari kredit ke bank itu gampang banget. Tapi tentu harus hati-hati dalam mengelolanya,” dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Provinsi DKI Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, berbagai hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman, menerbitkan obligasi hingga skema kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).
Luky juga menyebut Kemenkeu siap mendampingi pemerintah Jakarta untuk merancang berbagai pembiayaan alternatif. Pihaknya menyediakan Project Development Facility (PDF) untuk membiayai studi kelayakan proyek, serta Viability Gap Fund (VGF) sebagai subsidi konstruksi.
“Jadi ada berbagai fasilitas instrumen yang sudah kami siapkan untuk bisa membantu berbagai alternatif pembiayaan tersebut,” pungkasnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, alternatif ini dapat dilakukan agar Jakarta tak perlu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) saja jika ingin melakukan program pembangunan. Kemenkeu juga mendorong Jakarta agar dapat meningkatkan rasio pajaknya.
Dalam lima tahun terakhir, dipaparkan bahwa local tax ratio Jakarta bergerak fluktuatif dan cenderung menurun sejak 2022. Local tax ratio Jakarta pada 2024 juga berada di kisaran sebesar 1,20, sedikit di bawah rata-rata nasional yang sebesar 1,21.
“Nasional total untuk local tax ratio kita anggarkan semua itu 1,21, hampir sama Pak Gubernur. Tapi kalau kita lihat ini ada tren penurunan 2023-2024 ini. Nah gimana ini bisa kita tingkatkan terus,” jelasnya.
