JAKARTA: Peraturan presiden tentang Otorita Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diharapkan sudah diteken tahun ini.Dwinanta Utama, Plh Kepala Bidang Infrastruktur Transportasi Darat dan Kereta Api Kantor Menko Perekonomian mengatakan perpres itu akan jadi payung hukum guna mengatasi kemacetan di Jabodetabek.Rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang Otorita Transportasi Jabodetabek (OTJ) itu sendiri sudah disampaikan melalui Sekretariat Negara pada 10 Mei 2011.“Rancangan Perpres itu sudah kami serahkan melalui sekretariat negara, disusul rancangan Perpres Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jabodetabek pada 29 September 2011," katanya Selasa (21/02).Dwinanta menilai Otoritas Transportasi Jakarta yang setingkat kementerian dan bertanggung jawab ke presiden itu mendesak dibentuk guna mengatasi hambatan koordinasi antarinstansi di Jabodetabek.Selama ini, banyak banyak proyejk tranportasi Jabodetabek yang cukup bagus dan telah disepakati dalam berbagai rapat antar instansi, tapi gagal terealisasi karena karena terkendala faktor koordinasi.Dwinanta mengatakan dalam perpres itu akan terlihat jelas kewenangan semua pihak terkait baik dari pemerintah pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten, termasuk dukungan finansialnya.Butuh Rp123 triliunAdapun, anggaran yang dibutuhkan Otoritas Transportasi Jakarta dalam melaksanakan tugasnya pada 2012-2015 mencapai sekitar Rp123,1 triliun dan total pada 2012-2030 sedikitnya Rp396,2 triliun.Perkiraan anggaran yang dibutuhkan Rp396,2 triliun itu, lanjutnya, bersumber dari partisipasi swasta sekitar Rp74,3 triliun, pemerintah pusat Rp258,5 triliun dan pemerintah daerah Rp63,3 triliun.Staf Ahli Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Farhad Mahfud mengatakan 20 langkah penanganan kemacetan di Jabodetabek yang disetujui Wapres telah dilaksanakan bertahap.Adapun progresnya terlihat dari fokus pembangunan yang semakin terintegrasi, meliputi pembangunan busway Transjakarta hingga 11 koridor dan pengoperasian kereta rel listrik lope line (melingkar).Kemudian mass rapid transit rute Lebak Bulus-Kota dan fasilitas parkir terpadu (park and ride) di kawasan perbatasan Jakarta dengan kota sekitarnya. “Sarana transportasi yang berkualitas akan menarik lebih banyak pengguna kendaraan pribadi, seperti yang terlihat dari 300.000 orang penumpang harian bus Transjakarta dan 155.000 penumpang KRL." (Bsi)
OTORITAS TRANSPORTASI: Perpres diharapkan segera diteken
JAKARTA: Peraturan presiden tentang Otorita Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diharapkan sudah diteken tahun ini.Dwinanta Utama, Plh Kepala Bidang Infrastruktur Transportasi Darat dan Kereta Api Kantor Menko Perekonomian mengatakan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Sekretariat Redaksi
Editor : Puput Jumantirawan
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
1 hari yang lalu
Dapat Dukungan dari Anies, Pramono Yakin Golput Menurun
1 hari yang lalu