JAKARTA: Kondisi infrastruktur di Jakarta dan daerah sekitarnya relatif masih buruk, sehingga berpotensi menghambat kelancaran distribusi untuk menjamin ketersediaan produk barang dan jasa agar inflasinya dapat terkendali.
Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk Destry Damayanti mengatakan pembangunan infrastruktur sangat mendesak untuk menjamin ketersediaan pasokan barang konsumsi serta memperkuat domestik ekonomi kota Jakarta.
“Kondisi infrastruktur, labor market efficiency dan teknologi merupakan 3 kategori dalam peringkat global investment grade yang nilainya buruk dan harus mendapat perhatian semua pihak,” katanya hari ini.
Destry yang berbicara dalam diskusi panel di rapat pimpinan provinsi Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta itu menjelaskan peningkatan kualitas infrastruktur sangat penting untuk menggairahkan investasi dari dalam dan luar negeri.
Gairan investasi tersebut, lanjutnya, termasuk di sektor infrastruktur yang sekarang cukup jelas dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di antaranya dari segi waktu pelaksanaan, volume, dan lokasi.
Menurutnya, dari total investasi yang dibutuhkan MP3E hingga 2014 sebesar Rp1.000 triliun itu mencapai 45% diantaranya untuk pembangunan infrastruktur yang dipusatkan di pulau Jawa dan Sumatera.
Dia menjelaskan selain 3 dari 12 kategori dalam global investment grade untuk Indonesia terdapat satu kategori yang peringkatnya cukup tinggi yaitu market size yang diukur berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi yang tinggi.
“Kategori market size ini harus diwaspadai jangan hanya dimanfaatkan oleh negara tetangga yang memanfaatkan potensi pasar seiring dengan diberlakukannya kesepakatan Asean Economy Community 2015 dan China Asean Free Trade Agreement,” katanya.
Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Friderika Widyasari Dewi mengatakan bagi kota industri, termasuk Jakarta, pembangunan infrastruktur logistik seperti pelabuhan dan jalan menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan produktivitas ekonomi.
“Sebagai bentuk konsentrasi ekonomi, maka proyek infrastruktur di Jakarta akan memiliki imbal hasil tertinggi dibandingkan proyek serupa di daerah lain. Proyek infrastruktur dapat didanai dengan hasil penjualan obligasi daerah,” ujarnya.
Ketua Umum Kadin Jakarta Eddy Kuntadi mengatakan program pembangunan infrastruktur harus didukung dengan pembentukan bank infrastruktur, disamping mengembangkan alternatif pembiayaan melalui penerbitan obligasi daerah.
“Pembangunan infrastruktur di Jakarta sangat strategis guna mengatasi masalah seperti kemacetan lalu lintas, banjir dan menarik investasi, serta untuk mendukung kegiatan perdagangan melalui bandara, pelabuhan dan mewujudkan kawasan ekonomi khusus,” tegasnya.
Menurutnya, masalah infrastruktur di Jakarta sangat mendesak untuk segera dicarikan solusinya dalam rangka mengantisipasi pembentukan Asean Economic Community pada 2015 dan mengatasi dampak krisis global sekarang.
Pembangunan berbagai infrastruktur kota, lanjutnya, juga merupakan kata kunci untuk mengembangkan dan mempertahankan Jakarta Service City sebagai pusat industri berbagai jasa, termasuk jasa keuangan nasional dan regional. (sut)
