BISNIS.COM,JAKARTA -- Pemprov DKI diminta tegas kepada SKPD agar mempercepat proses tender agar penyerapan anggaran berjalan sesuai target.
Wakil Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan Pemprov DKI Jakarta (Jokowi dan Ahok) diharapkan untuk tegas terhadap SKPD yang memperlambat proses tender.
Pasalnya, ada kesan bahwa dengan memperlambat maka bisa saja SKPD sudah mempersiapkan "kroninya" sendiri dalam pemenangan tender.
Menurut Sarman salah satu hal yang bisa mendorong untuk bisa mempercepat pelaksanaan tender adalah dengan mengakomodir pengusaha UKM untuk media “penunjukkan langsung” dalam proyek atau kegiatan.
Sarman menjelaskan dengan melibatkan “penunjukkan langsung” dalam proses proyek akan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan. Selain itu dengan adanya penunjukkan langsung maka ada pemerataan dalam pelaksanaan.
Dia mengingatkan bahwa Jokowi dan Ahok harus lebih fokus pada penyerapan anggaran. Hal ini terjadi karena pada tahun lalu terjadi sama seperti saat ini yakni penyerapnnya terbilang kecil dengan alasan proses tender.
“Pemprov DKI [Jokowi dan Ahok] harus mengontrol karena bisa saja ada kesan untuk tarik ulur sehingga pada akhirnya bisa saja masing-masing SKPD sudah menentukan “orangnya” dalam melaksanakan proyek sehingga kesannya di perlambat,” ujar Sarman kepada Bisnis melalui telepon, Minggu (21/4).
Lebih lanjut Sarman menambahkan kontrol Jokowi dan Ahok kepada SKPD dalam hal ini penggunaan anggaran harus maksimal karena bisa saja terjadi persekongkolan yang berkesan untuk memperlambat program yang diharapkan. Oleh karena itu ke depan Jokowi dan Ahok harus mampu tegas dengan SKPD dalam hal penggunaan anggaran sehingga target bisa terpecahkan.
“Jangan sampai terjadi seperti tahun sebelumnya sehingga karena sudah terdesak akhirnya mereka [SKPD] menentukan “kroni-kroninya” sendiri dalam penggunaan anggaran,” lanjutnya.
Pemprov sedang menyelidiki keluarnya angka tersebut yang dirasa tidak perlu. Ahok minta kepada Dinas PU membatalkan tender karena konsultan perawatan jalan hanya akan memboroskan anggaran.
“Ngapain juga pakai konsultan untuk perawatan jalan, katanya sudah tender saya bilang batalin,” terang Ahok.
Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo mendesak kepada semua SKPD Pemprov DKI segera membuat program yang besar besar tetapi fokus dan terkonsep agar bisa segera dilaksanakan di awal tahun. Hal itu dikemukakan Jokowi karena serapan anggaran 2012 hanya 85,10% atau Rp32,65 triliun dari APBD Rp41 triliun.
Anggaran tahun ini diharapkan terjadi perbaikan serapan dengan target 95% dari total APBD Rp49,9 triliun. Menurutnya hal itu bisa tercapai asalkan jajaran SKPD tidak perlu membuat program besar karena saat ini terdapat 57.000 item program yang dijalankan sehingga menyulitkan kontroling dan monitoring.
