BISNIS.COM, JAKARTA—Wakil Gubernur DKI Jakarta gerah mendengar proyek jalan layang nontol (JLNT) Kampung Melayu – Tanah Abang dihentikan karena masalah pembayaran kepada kontraktor.
Publik bertanya tanya apakah ada ketidakberesan sehingga pembangunan Jembatan yang hanya tinggal 17% harus diulur sampai akhir tahun ini.
Apalagi Menteri BUMN Dahlan Iskan angkat bicara bahwa siap membongkar kebobrokan proyek jika memang tidak beres.
Proyek ini menggandeng tiga BUMN dalam tiga paket yang membuat Dahlan Iskan mendukung sepenuhnya langkah audit anggaran.
Ketiga paket itu Casablanca, Prof. Dr. Satrio dan Mas Mansyur, masing masing oleh PT Nindya Karya, PT Wijaya Karya Tbk dan PT Istaka Karya. Dua di antaranya masih punya tagihan kepada Pemprov DKI.
Pemprov selaku penyedia anggaran sudah menyiapkan dana, tetapi memilih bersabar dalam mengeksekusi proyek sampai ada rekomendasi auditor. Apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau hanya permasalahan administrasi akan dijawab setelah audit BPK dan BPKP selesai dalam kurun waktu seminggu sampai dua minggu ke depan.
Wakil Gubernur DKI Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama, yang juga seorang auditor, paham betul mengenai penggunaan anggaran tersebut. Namun, pihaknya akan mempelajari secara hati hati, apabila memang terjadi indikasi korupsi tidak bakal memberi ampun pihak yang merugikan negara.
“Kita lagi audit, kalau yang gitu [indikasi korupsi] ya kita penjarain, nggak saya kasih ampun. Kurang ajar namanya itu,” katanya Rabu (24/4/2013).
Pengurangan voume kerja merupakan tindak memanipulasi penggunaan anggaran yang berujung pada korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau golongan tertentu. Namun, Ahok ingin memastikan hal itu berdasarkan hasil rekomendasi auditor negara agar bisa ditemukan jawabannya.
