BISNIS.COM, JAKARTA-- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas di pilih sebagai Komisaris Utama PT . MRT Jakarta. Erry menggantikan penduhulunya Achmad Harjadi.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Catur Laswanto menjelaskan dalam menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta, Erry akan dibantu oleh empat komisaris yang baru yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sarwo Handayani, dan Krisbiantara (penasehat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama), Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Adriansyah.
“Untuk Adriansyah belum pasti. Karena kami masih menunggu surat persetujuan dari Menteri Keuangan,” kata Catur kepada Bisnis hari ini, Kamis (25/4/2013).
Catur menjelaskan pergantian jajaran komisaris dalam sebuah organisasi BUMD merupakan hal yang biasa. Tujuannya membentuk seluruh jajaran direksi dan komisaris dapat menjadi pengurus organisasi yang semakin solid, satu visi dan cepat menjalankan keputusan perusahaan.
Dia mengatakan jajaran komisaris baru harus bekerja sama dengan jajaran direksi untuk mengejar keterlambatan proyek. Dengan terisinya jajaran komisaris dengan orang-orang pilihan hasil RUPS, maka kegiatan bersifat konstruksi fisik bisa berjalan simultan dengan pengerjaan administrasi yang diperlukan.
Catur berharap PT. MRT Jakarta dapat bekerja lebih cepat lagi untuk memulai pembangunan fisik transportasi berbasis rel yang sudah lama dinanti-nantikan rakyat.
“Pokoknya target kami adalah semua jabatan kepengurusan yang kosong baik komisaris maupun direksi sudah terpenuhi semua. Ini sudah langkah maju. Saya harapkan kita bisa langsung melaksanakan kegiatan yang bersifat konstruksi fisik, begitu juga dengan kegiatan bersifat administrasi bisa berjalan simultan,” paparnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan terkait pengumuman pemenang tender belum bisa diumumkan karena prioritas awalnya adalah mengisi kekosongan Komisaris PT.MRT.
Jokowi menjelaskan prioritas utama adalah mengisi kekosongan Komisaris. Dengan adanya jajaran Komisaris yang terisi maka akan diumumkan pemenang tendernya.
Sementara terkait Surat tanggung jawab mutlak, Jokowi mengatakan hal itu hanya masalah pinjaman dari divisi keuangan.
Jokowi menjelaskan jika uangnya sudah dicairkan baru dirinya (Jokowi) akan menandatangani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
