APBDP 2013 DKI: Hanya Nambah Sekitar Rp100 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA--Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2013 DKI Jakarta diperkirakan sekitar Rp50 triliun atau hanya mengalami penambahan Rp100 miliar dari APBD murni Rp49,9 triliun.

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan perhitungan awal postur APBD-P 2013 oleh pemprov mencapai Rp52 triliun. Namun setelah dihitung lebih detail ada sejumlah perubahan yang berdampak pada pengurangan anggaran.

Perubahan paling besar, lanjutnya adalah pos anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anggaran hibah pemerintah pusat untuk proyek mass rapid transit (MRT). Hibah proyek MRT semula Rp3,7 triliun menyusut menjadi Rp1,7 triliun sehingga ada pengurangan Rp2 triliun. Pemprov akan melakukan penyeimbangan dari penambahan Silpa dan menggenjot pendapatan pajak.

"Kenaikan [APBD-P] tidak sampai satu triliun jadi Rp50 triliun sekian dikit karena ada perubahan di PMP. Yang paling drastis pengurangan anggaran MRT dari Rp3,7 triliun jadi Rp1,7 triliun," kata Sani, panggilan akrab Triwisaksana usai rapat gabungan Pemprov dan Pimpindan Dewan di kantor DPRD DKI, Rabu (24/7/2013).

Kalangan dewan menyikapi perubahan anggaran tersebut sebagai hal yang wajar karena nantinya berhubungan dengan kemampuan penyerapan anggaran. Pada dasarnya dewan setuju dengan suntikan modal tetapi dalam waktu dekat akan memanggil masing-masing perusahaan yang akan mendapat PMP yakni Bank DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

Komisi terkait bidang anggaran dan pembangunan akan mendalami rencana penggunaan anggaran masing masing BUMD tersebut. Adapun PMP yang digelontorkan DKI pada semeter dua tahun ini untuk Bank DKI Rp900 miliar, Jakpro Rp1,4 triliun, PD Pembangunan Sarana Jaya Rp130 miliar.  "Intinya kita agak tajam pada penambahan PMP, nanti komisi C dan D akan mendalami," papar Sani.

Rencananya penyerahan KUA - PPAS oleh Pemprov kepada DPRD DKI akan dilaksanakan Jumat (26/7). Selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD pekan berikutnya. Proses pembahasan KUA PPAS diperkirakan memakan waktu 1,5 bulan bulan karena terbentur hari raya Idul Fitri sehingga paripurna APBD-P 2013 kemungkinan baru digelar September. "Paripurna itu saya lupa tanggalnya, September kalau ngga salah," ujar Sani.

Wakil Gubernur DKI Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama tidak mempersoalkan pengurangan dana hibah MRT yang dipotong sampai Rp2 triliun. Pengurangan tersebut merupakan langkah meminimalkan anggaran tidak terserap karena tahun anggaran hanya tinggal lima bulan sehingga pemerintah pusat khawatir justru menimbulkan Silpa.

Anggaran hibah proyek transportasi massal berbasis rel tersebut masih bisa dianggarkan oleh pemerintah pusat dalam postur APBN 2014 untuk mempercepat pembangunan konstruksi fisik MRT yang baru dimulai Oktober 2013. "Nggak apa-apa dikurangi, kan masih bisa dianggarkan tahun depan," katanya.

Pengurangan hibah ini, sambung Ahok, masih ada kaitannya dengan terlambatnya megaproyek MRT karena aspek administrasi. Namun sejauh ini proyek fisik untuk MRT sudah termasuk dalam rencana koridor pembangunan fase I jalur Bundaran HI - Lebak Bulus yang menelan biaya 125 miliar yen ekuivalen Rp12,5 triliun.