Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan ada beberapa alasan Pemprov DKI memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) yang besar kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PD Sarana Jaya, dan Bank DKI kendati DPRD DKI mempertanyakan keistimewaan tiga BUMD itu.
Dalam draft APBD-Perubahan DKI 2013, PMP yang akan disuntikkan kepada Bank DKI sebesar Rp900 miliar, Jakpro sebesar Rp1,4 triliun, dan PD Sarana Jaya sebesar Rp130 miliar.
Ahok, panggilan akrab Wagub DKI, beralasan pemberian PMP yang besar kepada Bank DKI dilakukan karena BUMD ini akan melakukan go public.
“Kalau mau go public, kami harus suntik Rp1 triliun lebih ke Bank DKI karena mereka kekurangan modal. [agar sesuai dengan] Persyaratan Bank Indonesia di mana mereka harus ada dana cadangan,” katanya di Balaikota, Rabu (21/8/2013).
Ahok mengatakan alasan Pemprov DKI mendorong Bank DKI go public supaya BUMD ini bisa melakukan ekspansi lebih luas.
Sementara itu, suntikan PMP yang besar kepada Jakpro dilakukan agar BUMD ini bisa menjadi ‘raja’ properti di wilayah DKI Jakarta.
Ahok juga menjelaskan agar ekspansi di bidang properti yang dilakukan oleh Jakpro berjalan lancar, diperlukan dukungan dari sisi pengadaan lahan.
Oleh karena itu, Pemprov DKI juga memberikan suntikan PMP yang besar kepada PD Sarana Jaya selaku BUMD yang berkecimpung di bidang pertanahan.
“Kalau [Jakpro] mau jadi raja properti, harus belanja lahan kan. [oleh karena itu] Setor modal ke Sarana Jaya. Dia juga ditugaskan merapikan semua TOD [Transit Oriented Development/ pengembangan manajemen lalu lintas], seperti Jakpro," pungkasnya.
