Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPRD DKI Minta Pemprov Tunjuk Jakpro Kelola Palyja

Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI untuk memberikan wewenang pengelolaan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) kepada PT Jakarta Propertindo atau Jakpro setelah diakuisisiMenurut Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Cinta Mega, pengelolaan

Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI untuk memberikan wewenang pengelolaan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) kepada PT Jakarta Propertindo atau Jakpro setelah diakuisisi

Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Cinta Mega, pengelolaan Palyja oleh Jakpro akan mempermudah pengawasannya daripada dikelola oleh PT Pembangunan Jaya. Terlebih perusahaan ini akan diberi tambahan modal oleh Pemprov DKI.

"Kami harap leadernya Jakpro karena akan lebih mudah diawasinya," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (27/8).

Menurut Mega persoalan ini menjadi prioritas Komisi C DPRD DKI karena menyangkut air yang menjadi komponen utama dalam kehidupan masyarakat. Diakuinya kedua perusahaan yang.berencana mengakuisisi Palyja telah memberikan presentasi kepada anggota dewan.

Untuk merealisasikan permintaan tersebut, diharapkan Jakpro bisa mempunyai saham mayoritas di Palyja yakni 51%. Padahal Pemprov DKI berencana memberikan saham tersebut kepada PT Pembangunan Jaya.

Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengatakan Jakpro tidak bisa mendapatkan saham mayoritas Palyja dikarenakan saat ini belum siap secara finansial dan harus menunggu Go Public pada tahun 2015 nanti.

"Jakpro sebagai leader dalam Palyja ini kan masalah kepercayaan saja, yang penting dalam lima tahun ke depan Jakpro yang akan memimpin," kata Ahok.

Ahok menambahkan bila saham Palyja sudah menjadi milik Pemprov DKI, maka operasional Palyja akan dipimpin oleh Jakpro. Hal itu sudah tertuang dalam surat perjanjian antara dua BUMD yaitu yang akan membeli saham Palyja, yakni 49% saham milik Astratel dibeli PT Jakpro dan 51% saham milik Suez Internasional akan dibeli PT Pembangunan Jaya.

Adapun alasan Pemprov DKI memberi memberi kewenangan operasional Palyja karena ingin menunjukkan kualitas BUMD DKI yang sudah menjunjung tinggi profesionalitas. Meski merupakan perusahaan daerah, tapi perusahaan daerah mampu bersaing dengan perusahaan swasta lainnya.

Sebelumnya Direktur Utama PT Jakpro Budhi Karya menyatakan proses akuisisi Palyja saat ini dalam tahap due diligence untuk mengetahui harga 51% saham yang dilakukan antara Pembangunan Jaya dengan Suez Environnement. Sedangkan sisanya 49% saham dilakukan antara Jakpro dengan PT Astratel Nusantara, namun masih dalam batas pembicaraan kedua belah pihak.

“Sekarang yang lagi due diligence kan Pembangunan Jaya ke Suez, kalau Jakpro ke Astratel masih dalam proses ngomong-ngomong saja,” pungkasnya.

Dia menegaskan DKI berencana akan mengakuisisi 100% saham Palyja dengan target akhir tahun ini atau awal tahun depan. Terkait harga sedang dilakukan tawar menawar karena belum keluar nilai dari Suez.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper