Survei Kinerja Jokowi: Warga Belum Puas Tetapi Disukai

Warga Jakarta masih belum puas terhadap kinerja Pemprov DKI tetapi Gubernur Joko Widodo tetap disukai terkait kinerja di bidang kesehatan dan sektor informal.

Yanita Petriella - Bisnis.com

Jumat, 29 November 2013 | 23:02

Bisnis.com, JAKARTA—Warga Jakarta masih belum puas terhadap kinerja Pemprov DKI tetapi Gubernur Joko Widodo tetap disukai terkait kinerja di bidang kesehatan dan sektor informal.

Hasil Survei Pusat Data Bersatu (PDB) pada Oktober 2013 menunjukkan warga Jakarta tidak puas sebanyak 61,5% atas kinerja Pemprov mengatasi kemacetan di Jakarta.

Sebanya 50,8% tak puas atas pembenahan angkutan umum yang memadai dan 38,5% tak puas dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta.

Survei yang dilakukan PDB pada Juni 2012 (sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama) mengungkapkan permasalahan mendesak adalah kemacetan, jumlah pengangguran, dan banjir.

DKI Jakarta memiliki panjang jalan 7.208 kilometer. Dengan penduduk sekitar 12 juta, dibutuhkan jalan setidaknya 12.000 km.

Saat ini panjang jalan hanya memenuhi 60% dari total kebutuhan. Pertambahan kendaraan di Jakarta sebanyak 1.117 unit per hari atau 9% setiap tahunnya sedangkan luas jalan hanya bertumbuh 0,01% per tahun.

"Dengan pertambahan kendaraan yang lebih besar dibandingkan luas jalan yang dimiliki, Jakarta diperkirakan mengalami macet total pada 2014,” ujar Pimpinan PDB, Didik J. Rachbini, Jumat (29/11/2013).

Seperti diketahui, Jokowi merencanakan pembatasan kendaraan dengan program nomor kendaraan ganjil-genap, sterilisasi jalur busway, penambahan armada bus transportasi umum, pembangunan jalan layang non tol, MRT (Mass Rapid Transit), monorel, dan ERP (electronic road pricing).

Didik mengatakan Jokowi berhasil melakukan sterilisasi jalur transjakarta tetapi belum sepenuhnya mengatasi kemacetan di Jakarta.

“Memang jalur transjakarta steril dari kendaraan pribadi tetapi kemacetan tetap terjadi di jalur biasa dan tidak menyelesaikan persoalan,” tegasnya.

Menurut Ridwan, warga Jakarta, program pembatasan nomor kendaraan ganjil genap perlu direalisasikan.

"Coba dulu pembatasan nomor kendaraan dan ERP, jangan hanya wacana. Masyarakat yang menilai apakah proyek Jokowi berhasil mengatasi kemacetan,” tuturnya. (ra)