Bisnis.com, JAKARTA—Pemprov DKI Jakarta meminta keseriusan pihak swasta untuk berinvestasi dalam penerapan sistem jalan berbayar elekronik (electronic road pricing/ERP).
Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Suhodo mengatakan penerapan ERP ini tidak akan memakai dana APBD sehingga pelaksanaannya ditawarkan ke pihak swasta.
Dia mengakui banyak pihak swasta kemudian menyatakan minatnya untuk bekerja sama.
Namun, minat kerja sama itu dinilai kurang serius karena sebagian besar hanya sebatas menawarkan teknologi atau produknya.
"Banyak [swasta] yang datang, Mitsubishi Heavy Industry, IBM, dan lain-lain, tetapi semuanya cuma nawarin teknologi atau peralatan. Yang kami butuhkan itu investor, tidak hanya sebagai provider saja," katanya saat ditemui Bisnis di Hotel Le Meridien, Jumat (14/2/2014).
Dia mengatakan calon investor yang ingin berinvestasi dalam pelaksanaan ERP harus mengetahui terlebih dulu risiko investasinya, mengingat sistem ini baru pertama kali akan dicoba di Indonesia.
Oleh karena itu, dia meminta calon investor melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum berinvestasi di ERP untuk mengetahui risiko investasinya. Uji coba ini ditargetkan terlaksana pada April mendatang.
Sebelumnya pernah disampaikan terdapat investor dari Swedia dan Norwegia yang berminat menanamkan modalnya dalam pelaksanaan ERP.
Namun kenyataanya, ujar Sutanto, hanya calon investor dari Swedia saja yang menyatakan siap untuk melakukan uji coba ERP.
“Baru kedutaan besar swedia yang menyampaikan ada investor yang siap uji coba. Tapi saya berharap bukan dari swedia saja, biar kami bisa banding-bandingkan. Mungkin media bisa bantu sosialisasikan agar ada pihak lain yang berani uji coba ini juga,” katanya.
Sutanto memahami kesulitan calon investor dalam berinvestasi di ERP.
Dia menjelaskan risiko investasi ERP berkaitan erat dengan tarifnya dan seberapa besar tarif ini mempengaruhi demand masyarakat.
Sebagai gambaran, tarif ERP yang terlalu tinggi menyebabkan tingkat demand terlalu rendah sehingga modal yang telah ditanamkan investor sulit kembali.
Di sisi lain, tarif yang terlalu rendah tidak akan mampu menekan demand di masyarakat.
Akibatnya, tujuan penerapan ERP untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi dalam mengatasi kemacetan DKI menjadi tidak efektif.
Lebih lanjut, dia menyampaikan salah satu persyaratan utama saat menguji coba sistem ERP adalah ketersediaan infrastruktur transportasi publik yang baik.
Meski belum ditentukan, kawasan Sudirman-Thamrin dinilai memiliki potensi paling besar untuk pelaksanaan uji coba.
Setelah tahapan uji coba, pemprov kemudian membuka lelang terbuka untuk penerapan ERP yang sesungguhnya.
Kendati tidak mendapat privilege atau hak khusus, Sutanto memastikan peserta lelang yang telah melakukan uji coba sebelumnya akan memiliki perencanaan investasi yang lebih baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
