Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI menginginkan untuk segera membeli saham PT Aetra Air Jakarta dan PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja). Pasalnya, dua operator pengelola air tersebut tidak bisa menekan tingkat kehilangan air (non revenue water atau NRW).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dengan mengakusisi saham operator swasta merupakan cara terbaik untuk mengelola air bersih di Jakarta.
Ahok menuturkan selama 2013 tingkat NRW kedua operator swasta tersebut sebesar 41,8% karena kebocoran pipa dan dicuri.
"Operator lebih milih bayar denda karena denda NRW kecil dibandingkan membetulkan pipa yang bocor," ujarnya di Balai Kota, Senin (24/3/2014).
Menurutnya, kontrak perjanjian dengan kedua operator air tersebut sangat tidak menguntungkan Pemprov DKI. Pasalnya, dalam kontrak tersebut operator pengelola air hanya membayar denda Rp80 juta per 1% dari selisih target yang ditetapkan.
Jika Perusahaan Dasar Air Minum (PDAM) Jaya menargetkan NRW hanya 30% tetapi kenyataannya 40% NRW, maka kedua operator swasta ini hanya membayar Rp800 juta untuk denda NRW 10%.
Selain itu, perbaikan dan pembangunan pipa membutuhkan biaya yang besar dibandingkan dengan membayar denda. Hal tersebut itulah, lanjut Ahok, yang membuat para operator pengelola air bersih memilih untuk membayar denda dibandingkan melakukan perbaikan pipa yang bocor.
"Itu yang saya bilang kontrak di DKI ini kan lucu-lucu," ucapnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui tidak dapat berbuat apapun terkait perbaikan pengelolaan air bersih jika Aetra dan Palyja masih dikelola oleh pihak swasta.
"Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo akan mengakuisisi saham mereka agar kami punya wewenang penuh dalam pengelolaan air. Harus business to business [B to B]. Kalau masih kontrak lama, susah, bisa-bisa mereka tuntut, kan repot juga," tutur Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
