Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan berencana untuk memperpanjang kembali kontrak kerja sama pengelolaan air bersih PAM Jaya bersama dengan PT Aetra Air Jakarta untuk 25 tahun ke depan.
Kabar itu disampaikan oleh Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Aminudin kepada Bisnis menindaklanjuti hasil kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait rencana perpanjangan kontrak kerja sama itu.
“Di draft addendumnya ada rencana mau diperpanjang dengan Aetra makanya perlu direview dulu,” kata Aminudin melalui sambungan telepon, Jumat (30/4/2021).
Aminudin menerangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memperpanjang kontrak kerja sama itu selama 25 tahun ke depan. Pasalnya, kontrak kerja sama itu bakal berakhir pada 2023.
Saat ini, Aminudin mengatakan, KPK masih mempelajari hasil kajian BPKP terhadap laporan keuangan PAM Jaya untuk kemudian memberikan rekomendasi terkait kelanjutan kontrak kerja sama pengelolaan air bersih tersebut.
“Kalau mau diteruskan ada step-stepnya apa, kalau dihentikan harus ada kegiatan yang mesti dilakukan. Begitu saja, sifatnya kita belum memberikan rekomendasi final,” tuturnya.
Baca Juga
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengambil keputusan definit ihwal kelanjutan kontrak kerja sama antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi kecurangan atau fraud dalam rencana perpanjangan kontrak kerja sama itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya menilai positif rekomendasi yang disampaikan oleh KPK. Hanya saja, Ariza mengatakan, pihaknya masih mendalami ihwal kontrak pengelolaan air bersih itu secara internal.
“Kalau nanti dirasa oleh KPK ada potensi korupsi dan lain-lain, tentu KPK punya hak untuk menyampaikan dan merekomendasikan. Namun, kami akan mengecek kembali di internal,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/4/2021).
Selain itu, Ariza menuturkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut melibatkan Kejaksaan Tinggi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait upaya pemeriksaan kontrak kerja sama tersebut.
“Apakah nanti diperpanjang atau dihentikan dimungkinkan atau tidak. Tentu kami memperhatikan rekomendasi dari KPK,” tuturnya.
Potensi kerugian yang ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui kontrak kerja sama pengelolaan air antara PD PAM Jaya, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) mencapai Rp1,77 triliun.
Berdasarkan data yang diperoleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atas pendapatan Aetra per tahun 2016, Aetra mendapatkan keuntungan sebesar Rp1,09 miliar per hari dari air yang dijual dan laba usaha sebesar Rp400,3 miliar per tahunnya.
Apabila air sepenuhnya dikelola oleh PD PAM Jaya, seharusnya PD PAM Jaya mampu menjual air bersih kepada masyarakat dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dikenakan sekarang. Oleh karena itu, menurut pengacara publik LBH Jakarta Tommy Albert pengambilalihan pengelolaan air minum dari pihak swasta kepada Pemprov DKI Jakarta perlu disegerakan.
"Ketika dikembalikan ke negara maka publik memiliki kontrol atas pengelolaan air baik melalui Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan Ombudsman. Hingga saat ini negara dan bahkan PD PAM Jaya tidak memiliki wewenang untuk mengetahui pengelolaan air oleh swasta tersebut," tutur Tommy, Minggu (10/2/2019).
