Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KADIN DKI Minta Jokowi Buka Rapimprov I

Bila pelaku usaha di Indonesia tidak siap maka aktivitas usaha bidang produksi dan jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal di dalam negeri akan dikuasai oleh pelaku bisnis dari negara-negara anggota Asean.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi /bisnis.com
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi /bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Kadin DKI Jakarta mengundang Gubernur Joko Widodo untuk membuka secara resmi Rapat Pimpinan Provinsi I Kepengurusan Masa Bakti 2013-2018 Kadin DKI yang akan berlangsung hari ini di hotel Four Seasons.

Jokowi juga akan menandatangani kesepakatan bersama Kadin DKI dengan Pemprov DKI Jakarta tentang pengembangan bidang perekonomian dan infrastruktur. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang perekonomian ikut melakukan kerjasama dengan Kadin sehubungan persiapan menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Ketua Panitia Pelaksana Irwan Hutasoit mengatakan Jokowi diagendakan hadir pukul 09.00 WIB diawali dengan penandatanganan kerja sama dan pada pukul 09.40 memberikan sambutan sekaligus membuka Rapimprov.

"Kami sudah mengundang pak Jokowi, mudah-mudahan beliau bisa hadir," katanya, Selasa (6/5/2014).

Tema Rapimprov kali ini adalah Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Terpadu Dunia Usaha Memasuki AEC 2015.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengatakan sesuai kesepakatan negara-negara anggota Asean akan saling mendukung untuk membangun infrastruktur dan memberikan kesempatan kepada swasta dalam mengembangkan infrastruktur di masing-masing.

Untuk itu Kadin DKI berharap Pemprov DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat dapat lebih terbuka dalam pengembangan infrastruktur. Bila dalam pembangunan infrastruktur pihak pemerintah DKI maupun Pusat menghadapi kendala, maka permasalahan ini dapat ditawarkan kepada pelaku usaha nasional maupun pebisnis dari negara Asean.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia pada umumnya dan DKI pada khususnya adalah angka pengangguran bisa meningkat bila pekerja Indonesia tidak memiliki sertifikasi profesi standar internasional.

"Bila pelaku usaha di Indonesia tidak siap maka aktivitas usaha bidang produksi dan jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal di dalam negeri akan dikuasai oleh pelaku bisnis dari negara-negara anggota Asean," ujar Eddy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akhirul Anwar
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper