Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengapresiasi pelayanan kesehatan masyarakat di DKI walaupun jumlah orang yang sakit masih tinggi yakni berada di angka 20% dari total warga yang ada di Jakarta.
Idealnya, jumlah orang sakit di suatu wilayah berada di kisaran10% hingga 15%.
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan angka di DKI Jakarta masih cukup tinggi sehingga kegiatan preventif dan promotif harus ditingkatkan.
"Di puskesmas, kegiatan preventif, promotif, diagnosis, pelayanan penyakit kronis harus lebih besar dari layanan kuratif. Kalau tidak dia harus jadi rumah sakit sehingga ini harus dimonitor," ujarnya saat kunjungan kerja ke Puskesmas Kecamatan Tebet, Selasa (10/6/2014).
Nafsiah menuturkan Jakarta memiliki terobosan yang menguntungkan masyarakat dan dapat dijadikan contoh dalam model pelayanan kesehatan di daerah urban.
Terobosan pelayanan kesehatan tersebut antara lain adanya sertifikat malaria untuk DKI, adanya Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119, jaminan pelayanan kesehatan bagi pasien ke rumah mereka agar merasa nyaman.
Selanjutnya kebijakan kerja sama dengan swasta, pemanfaatan tenaga Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di puskesmas untuk ketepatan kasus rujukan, serta pengembangan sistem informasi online untuk layanan rujukan.
Tidak hanya itu, penyediaan layanan kesehatan di rumah susun sewa dan pasar menjadi konsep modern yang pelayanan kesehatannya mendekat kepada masyarakat Jakarta.
Layanan kesehatan tidak hanya segi fisik tetapi juga termasuk pelayanan penunjang seperti sumber daya manusia di puskesmas dan rumah sakit.
"Tenaga puskesmasnya juga diatur lengkap. Ini bisa dijadikan contoh untuk daerah urban lainnya," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
