Bisnis.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok mencatat jumlah penduduk di daerah tersebut hingga 2015 mencapai di atas dua juta orang.
Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia Djainal Abidin Simanjuntak mengatakan untuk ukuran Kota Depok, jumlah penduduk tersebut sudah harus dibenahi.
"Membuat Peraturan Daerah terkait penyeleksian warga pendatang baru memungkinkan untuk diwacanakan," katanya di Balai Kota Depok, Senin (16/3/2015).
Djainal menuturkan Pemkot Depok harus berani membuat kebijakan tegas guna menekan ledakan penduduk pada tahun-tahun mendatang.
Dengan menyeleksi siapa saja orang yang layak datang ke Depok, akan mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi urbanisasi.
Dia mengimbau agar kebijakan terkait pendatang baru dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keuntungan semua pihak. Dengan demikian, kata dia, meski Depok padat tetapi dihuni oleh warga yang memiliki kualitas baik.
"Bisa saja nanti kebijakan baru mengharuskan kalau pendatang harus memiliki pendidikan baik, punya usaha, dan berniat menanamkan modal atau bahkan bisa membuka lowongan kerja, bukan menjadi pengangguran," ungkapnya.
Dia menambahkan sistem pendataan di Depok juga harus dibenahi dengan menggunakan perangkat modern. Hal tersebut berguna untuk mendata pendatang baru.
“Jadi diharapkan di tingkat RT atau RW harus melek teknologi. Setiap pendatang harus didata menggunakan sistem online yang langsung terintegrasi ke Dinas Penduduk dan Catatan Sipil,” paparnya.
Penerapan pendataan sistem online tersebut, kata dia, telah banyak dilakukan oleh daerah lain seperti di kawasan Kalimantan dan daerah lainnya.
