Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi kata sandi sistem (password) penganggaran elektronik (e-budgeting) kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Prasetio Edi Marsudi. Apa tujuannya?
Menurutnya, legislatif memang tidak diperkenankan mengisi kegiatan. Kata sandi yang diberikan, kata Ahok, ditujukan agar pengawasan bisa berjalan lebih baik. Pasalnya, bukan hal mudah mengawasi 60.000 sampai 70.000 mata anggaran.
"Jadi selama ini DPRD itu enggak pernah ngisi sebetulnya. Kita kasih tahu mereka kalau mau password, kita kasih tahu DPRD supaya dia mau bantu lock. Kan
pengawasan, pengawasan kan ada di DPRD," ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).
Bila suatu kegiatan dikunci anggarannya, kata Ahok, pihak lain tak bisa membuka. Pihak terkait, tutur Ahok, harus mendatangi si pengunci anggaran. Jika terjadi penyalahgunaan, sambungnya, bisa diminta agar perbaikan dilakukan, sehingga, tidak ada lagi manipulasi yang terjadi dan akan mudah menangkap pelakunya karena setiap perubahan terekam.
"Nah kita bisa paksa perbaikan. Makanya saya sengaja agak keras kepada SKPD, jangan bermimpi mau 'bermain-main'. Cepat atau lambat, anda akan ketangkap dengan sistem ini. Begitu anda ketangkap, saya stafkan Anda," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
