Bisnis.com, JAKARTA — Tingginya realisasi komponen belanja Pegawai Negeri Sipil mendongkrak penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 2015.
Berdasarkan data Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) DKI, realisasi belanja daerah hingga triwulan IV/2015 mencapai Rp43,5 triliun atau 68% dari target pengeluaran pada 2015 yakni Rp65,7 triliun.
Penyerapan pos belanja tak langsung Pemprov DKI Jakarta mencapai 85,4% atau berkisar Rp19,6 triliun dari nilai yang dianggarkan Rp22,9 triliun. Sementara itu, realisasi pos belanja tak langsung hanya menyentuh 55,% atau Rp20,3 triliun. Padahal, target belanja langsung dipatok Rp36,7 triliun.
Kepala BPKAD DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan komponen belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta per Sabtu (26/12/2015) mencapai Rp15,4 triliun. "Persentase serapan belanja pegawai berkisar 88,5% atau Rp15,4 triliun. Targetnya sekitar Rp17,4 triliun untuk komponen ini. Kontribusinya paling besar di pos belanja tak langsung," ujarnya, Rabu (30/12/2015).
Dia menambahkan selain belanja pegawai, komponen lain yang juga turut mendongkrak serapan APBD DKI Jakarta pada 2015 datang dari pos belanja langsung, yakni belanja barang dan jasa yang mencapai Rp8,41 triliun.
Meski cukup besar, penyerapan anggaran dari belanja barang dan jasa tak maksimal. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta hanya mampu menyerap 51,2% dari pagu anggaran yang disediakan senilai Rp18,4 triliun.
Lebih lanjut, kata Heru, penyerapan belanja modal yang mampu dicapai hanya 29,7% atau Rp5,11 triliun. Padahal, pagu belanja modal pada APBD DKI 2015 mencapai Rp18,4 triliun.
Ironisnya, persentase penyerapan anggaran tertinggi justru datang dari pos belanja tak langsung antara lain belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota.
"Penyerapan belanja hibah mencapai 96,5% dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota 99,5%. Adapun, belanja bantuan sosial Pemprov DKI hampir mencapai target yakni 99,9%," imbuhnya.
Berdasarkan data BPKAD DKI, realisasi belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota masing-masing mencapai Rp1,72 triliun, Rp2,08 triliun, dan Rp371 miliar.
Sementara itu, Heru mengatakan angka penerimaan DKI pada tri wulan IV/2015 sebesar 76,30% atau senilai Rp50,179 triliun. Dia me nuturkan tutup tahun anggaran dilakukan pada Kamis (31/12/2015).
DUA SISI
Pengamat Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan serapan anggaran DKI Jakarta saat ini bisa dilihat dari dua sisi yakni baik dan buruk. Menurutnya, hal itu menjadi positif apabila mengacu pada Undang-undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang keduanya menyatakan bahwa anggaran itu berbasis kinerja, sekaligus indikator dari berbasis kinerja dan tidak terpaku pada serapan.
“Kan prinsipnya follow the money. Efisien dan efektif. Jadi pemerintah memaksimalkan anggaran seefisien mungkin dengan hasil semaksimal mungkin,” tuturnya.
Menurutnya, hal tersebut memang berlawanan dengan kebiasaan birokrasi-birokrasi yang ada selama ini, karena sebelum reformasi bahkan sampai sekarang saja masih banyak penyusunan anggaran dibuat-buat alias tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Alhasil, anggarannya terkesan besar padahal banyak kegiatan yang sebenarnya tidak bersentuhan dengan masyarakat.
“Minimnya penyerapan ini tidak disukai birokrasi korup. Ini memang menjadi tantangan besar. Karena butuh faktor reformasi yang luar biasa, baik di tingkat pejabatnya, masyarakat dan pengusaha agar menggunakan anggaran sebaik mungkin,” ujarnya.
Namun demikian, dengan banyaknya anggaran yang terserap diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan eko-nomi pada suatu daerah yang kebanyakan ditopang oleh belanja daerah bersangkutan.
Apalagi, perekonomian di Jakarta tidak sepenuhnya ditopang oleh APBD. “Untuk di DKI, peran swasta juga cukup besar untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Jadi satu sisi memang penting untuk memastikan dengan serapan yang baik sesuai target, kinerja baik, serta dari sisi fungsi juga tercapai,” ujarnya.
Dia mengatakan bagaimanapun Gubernur DKI harus menemukan cara yang efektif agar penyerapan anggaran tahun ini lebih baik. “Publik paham Ahok [Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama] berupaya mengamankan anggaran seketat mungkin, tidak ada potensi mark up dan pemborosan, tetapi tetap harus ada upaya untuk penyerapan anggarannya paling tidak mendekati perencanaan awalnya, sehingga menunjukkan penyusunan anggarannya bukan main-main alias asal,” ujarnya.
Peneliti Seknas Fitra Apung Widadi menambahkan, ke depan harus ada perencanaan yang lebih baik dan banyak melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggarannya sehingga semakin tepat sasaran.
Menurutnya, selama ini, implementasi Musrenbang belum merepresentasikan masyarakat tingkat RT/RW, tetapi masih didominasi oleh elit RT/RW. “Intinya partisipasi publik harus jadi kuncinya,” tuturnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman mengatakan penyerapan anggaran DKI pada APBD 2015 tak mencapai 80% karena seringnya pergantian pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Ini karena sering gonta-ganti SKPD, makanya pengambilan keputusan tertunda,” tuturnya.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyoroti rendahnya kemampuan penyusunan anggaran oleh SKPD dalam APBD 2015 sehingga memperburuk proses penyerapan anggaran. ()
