Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai pembangunan 5.000 unit rumah susu sederhana milik (rusunami) tak akan berpengaruh bila penyalurannya tak diawasi.
Menurutnya, pihaknya menggarisbawahi pengetatan penyaluran hunian. Pasalnya, pembangunan 5.000 unit rusunami tak akan berpengaruh bila pengendalian pembeli rusun tak dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya akan memberi izin pembangunan rusunami jika klausul tambahan dimasukkan.
"Belum [kasih izin]. Saya mau percepat saja selama dia mau kerjain itu," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (24/3/2015).
Kasus pemindahtanganan kepemilikan rusun di DKI bukan hal baru. Apalagi, rusun ini disubsidi pemerintah. Pasalnya, penawaran dan permintaan akan hunian murah di Ibu Kota tak imbang. Dengan demikian, keinginan untuk menyediakan hunian harus menyiapkan cara agar manipulasi sulit dilakukan.
Sebagai contoh, penyamaan data kependudukan yang beralamat sesuai rusun yang ditinggali.
"Kita kan pengen menolong orang yang tidak mampu beli rumah, beli rumah yang murah. Tapi orang yang enggak mampu juga ada oknumnya. Dia bisa menjual
kepada orang lebih kaya karena permintaan dan penawarannya enggak seimbang di Jakarta," katanya.
