Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Budget Center (IBC) meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) APBD DKI memprioritaskan postur anggaran yang pro-rakyat.
Peneliti Hukum dan Politik Anggaran, Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam mengatakan meskipun DKI menggunakan pagu APBD P 2014, seharusnya tidak akan banyak mengubah program yang telah disusun selama tahun ini.
Karena, lanjutnya, perbedaan pagu anggarannya tidak terlalu besar antara yang direncanakan semula Rp73,08 triliun dan terpaksa menggunakan pagu 2014 sebesar Rp72,9 triliun.
“Kecilnya selisih ini seharusnya tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi potensi hilangnya sejumlah program unggulan pro- rakyat yang disiapkan,” ujarnya, kepada Bisnis, Selasa (24/3/2015).
Pihaknya mengingatkan Ahok harus mendesain dengan baik penggunaan anggaran APBD P 2014, terutama diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
"Yang terpenting jangan sampai terulang pengalokasian yang tidak tepat sasaran seperti yang terjadi tahun sebelumnya, misalnya fakta adanya kasus UPS, dan lainnya itu," ujarnya.
Silpa
Selain itu, gubernur harus memperhatikan besaran silpa yang kemungkinan besar bakal meningkat dari tahun sebelumnya.
"Dulu masih ada silpa Rp8 triliun. Artinya ketika itu memang penggunaan belanja tidak begitu efektif, ini harus diperhatikan," tuturnya.
Ahok harus membuat daftar ranking program mana saja yang diutamakan, lalu bersama hasil evaluasi Kemendagri digunakan untuk meningkatkan anggaran pro rakyat seperti untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ketua Presidium Jakarta Budget Watch, S Andyka menyatakan hal yang serupa bahwa Pergub yang diterbitkan harus mengutamakan kepentingan masyarakat.Karena, lanjutnya, dengan tertundanya pengesahan APBD DKI Jakarta selama ini, telah membuat masyarakat dirugikan, lantaran sejumlah program yang seharusnya bisa dilakukan sejak awal tahun menjadi tertunda.
“Sebenarnya kalau ini bisa disahkan akhir tahun lalu, kan sebenarnya saat ini semua kegiatan di masyarakat sudah bisa dilaksanakan sejak awal,” tuturnya.
Namun, lanjutnya faktanya saat ini ada rumah sakit yang harus kehabisan obat, sejumlah bangunan sekolahan yang seharusnya sudah memasuki perbaikan menjadi belum bisa diperbaiki, belum lagi perbaikan jalan, tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) yang tertahan, dll.
Pihaknya mengingatkan bahwa dalam menyusun skala prioritas harus kembali pada RPJMD yang kemudian dituangkan di KUAPPAS 2015, di mana prioritasnya adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrasruktur.
"Misalkan program pengendalian bajir dan kemacetan, penyediaan ruang terbuka hijau, rumah susun, sampah. Itu utama. Intinya yang terpenting adalah pergub ini pro rakyat Jakarta,” ujarnya.
Gaji Pegawai
Sementara, mengenai gaji pegawai, seharusnya tidak lebih besar dari pada anggaran prioritas pembangunan infrastruktur tersebut.
“Penambahan tunjangan gaji harus realistis melihat keuangan,” ujarnya.
Selain itu, sistem e-budgeting yang saat ini digunakan juga harus menjadi konsumsi public, bukan hanya internal Pemrov DKI saja.
“Di sini saatnya peran dewan lebih kuat mengawasi,” ujarnya.
Secara terpisah, Ahok meminta masyarakat untuk tidak khawatir, meskipun menggunakan Pergub, tetap tidak akan banyak mengubah program-program yang telah disiapkan selama ini.
"Ini (pergub) kan pertama kali di Indonesia, bagi saya ya harus dijalani. Yang penting warga nggak perlu khawatir pelayanan publik nggak terganggu," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
