Ahok menyebut dengan sistem pengelolaan baru menggunakan hitungan rupiah/kilometer, pihaknya lebih mudah menyalurkan bantuan. Hal ini dilakukan agar para pengusaha angkutan umum bisa meremajakan kendaraannya tanpa kendala biaya.
"Dia [pengusaha] pasti dapet [insentif]. Begitu kita dapat hitungan rupiah per kilometer, mengajukan ke bank pasti dapat kredit," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (31/3/2015).
Dengan menggunakan sistem ini, mantan Bupati Belitung Timur itu menilai pendapatan bagi pengusaha lebih terjamin. Alhasil, bank pun pasti akan percaya. Lain halnya dengan yang terjadi sekarang saat sistem setoran masih berlaku.
Pemprov DKI melalui PT Transportasi Jakarta, tutur Ahok, akan memotong biaya operasional untuk membayar cicilan ke bank.
"Kalau Transjakarta, DKI yang menjamin cicilan, pasti bank mau. Jadi uang akan kami bayar kepada Anda rupiah per kilometer, sebagiannya kami ambil bayar cicilan," katanya.
Seperti diketahui, bentuk kepemilikan perseorangan tak dapat membantu peremajaan angkutan umum akibat terbatasnya akses ke lembaga keuangan. Adapun, untuk meremajakan satu unit bus sedang diperlukan senilai Rp400 juta. Sedangkan untuk bus besar Rp1 miliar per unit.
