Bisnis.com, JAKARTA - Kendati pemerintah berupaya memaksimalkan pembangunan, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta terus meningkat. Bertambahnya warga masyarakat miskin di Ibu Kota diduga terjadi karena inflasi dan mahalnya biaya hidup.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2014 mencapai 412.790 orang atau 4,09% dari total penduduk di Ibu Kota. Angka tersebut bertambah 18.810 atau naik 0,17 poin dibandingkan periode Maret 2014. Jika disandingkan dengan capaian pada September 2013 (year-on-year), penduduk miskin bertambah 41.090 atau 0,37 poin.
Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengatakan meroketnya jumlah penduduk miskin diduga terjadi karena tingginya angka inflasi pada 2014 yang mencapai 8,95%.
"Langkah pemerintah pusat mengumumkan harga bahan bakar minyak [BBM] subsidi baru pada November 2014 membuat harga barang dan jasa meroket secara total. Hal ini berimbas ke daya beli masyarakat," katanya di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4/2015).
Kenaikan angka inflasi ini, lanjut Ahok, berakibat terhadap meningkatnya angka Garis Kemiskinan (GK) pada September 2014 yang mencapai Rp459.560 per kapita per bulan. Angka ini lebih tinggi dibanding Maret 2014 yakni sebesar Rp434.322 per kapita per bulan. Adapun, perbandingan angka GK pada September 2013 (y-o-y) sebesar Rp434.322 per kapita per bulan.
Lebih lanjut, peranan komoditi makanan terhadap GK jauh lebih besar ketimbang kontribusi komoditi bukan makanan a.l. perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pasalnya, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap GK September 2014 mencapai 64,75% atau Rp297.543. Sementara itu, sumbangan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) mencapai 35,25% atau Rp162.017.
Komoditas beras menjadi penyumbang besar terhadap GKM dengan nilai 25,20%. Komoditas lain yang juga turut berkontribusi a.l. rokok kretek filter 16,05%, telur ayam ras 5,70%, dan mie instan 4,26%.
Adapun, untuk kategori bukan makanan, komoditi barang dan jasa yang mempunyai peranan besar a.l. perumahan 29,74%, angkutan 10,66%, listrik 8,38%, dan bensin 7,41%.
Ahok menambahkan Pemprov DKI Jakarta menggunakan standar kemiskinan 2.500 kalori atau setara dengan Rp43.000 per kapita. Namun, tahun ini dia akan menggunakan upah minimum provinsi (UMP) sebagai patokan.
"Kami memprediksi jumlah masyarakat miskin akan meroket menjadi 20% jika standar kemiskinan berpatokan pada UMP sebesar Rp2,4 juta. Fokus pembangunan akan berfokus pada mereka," paparnya.
Untuk meringankan bebas masyarakat miskin Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pasar rakyat, rumah susun, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, Ahok juga berjanji akan menyediakan fasilitas perdagangan untuk mengakomodasi pengusaha, khususnya pedagang kaki lima. []
