Bisnis.com, JAKARTA-- Setelah melakukan inspeksi Ujian Nasional (UN) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengaku belum ada panggilan dari Istana.
Padahal, hari ini, Senin (13/4/2015), adalah penandatanganan APBD yang disetujui Kementerian Dalam Negeri. Ahok mengaku masih belum menerima pemotongan anggaran karena keterlambatan (13/4/2015).
Ahok menyatakan penurunan nominal APBD dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejumlah Rp72 triliun menjadi Rp69,28 triliun tak lantas membuat dirinya menghapus beberapa belanja.
"Sebetulnya tidak ada yang kami pangkas kecuali ada proyek pembangunan yang dilelang, yang tidak mendapatkan persetujuan tahun jamak atau multiyears oleh DPRD" ungkap Ahok di SMA Santa Ursula.
Ahok menjelaskan, jika ada proyek multiyears tidak mungkin bisa menyelesaikannya dalam delapan bulan setelah pencairan anggaran. Oleh sebab itu uang tersebut ingin dialokasikan Ahok untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) atau pembelian lahan. Itu yang menyebabkan Ahok protes.
"Dari zaman dulu, APBD DKI selalu telat dan bermasalah. Saya belum pernah dengar telat tiga bulan, lalu duitnya dibagi hanya untuk sembilan bulan. Itu sesuatu yang di luar nalar konstitusi," ujar Ahok.
Ahok mengaku tidak bisa berbuat apa-apa mengingat posisi Kemendagri di atas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia juga menyatakan, semua kembali kepada Mendagri Tjahjo Kumolo yang akan lebih mendengarkan Ahok atau Dirjen Keuangan Daerah, Reydonnyzar Moenek.
"Tidak masuk akal jika APBD telat, uangnya harus dikurangi dari 12 bulan dikasih tinggal sembilan bulan atau delapan bulan, lalu ditambah PMP tahun lalu. Padahal PMP tahun lalu itu tujuh sampai delapan triliun, bukan lima sampai enam triliun," tambahnya.
