Bisnis.com, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan anggaran belanja pegawai di seluruh daerah di Indonesia terlalu besar. Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kerap tak berorientasi pada kebutuhan dan pelayanan, malah cenderung pada belanja pegawai.
Tjahjo mengatakan hal itu saat membuka Musrenbang Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Selasa (14/4/2015). Turut hadir dalam acara itu antara lain Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek.
"Anggaran pemerintah provinsi, kabupaten kota, 80% untuk belanja pegawai dan dua puluh persen untuk belanja modal," ungkapnya.
Tjahjo yang mengenakan batik merah menyatakan besarnya anggaran untuk belanja pegawai perlu dievaluasi. Menurutnya, besarnya belanja pegawai dimulai dari penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dalam jumlah besar.
"Zaman dulu orang masuk pegawai negeri yang pensiun lima ratus orang yang direkrut bisa seribu orang," tambahnya.
Hal-hal seperti inilah yang merisaukan Tjahjo, karena berpotensi besar menghambat pembangunan. Tidak ada skala prioritas dalam tatanan pemerintah daerah.
Tjahjo menekankan segenap SKPD, jajaran pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam musrenbang. Dia pun mengaku sangat membutuhkan saran dari para tokoh masyarakat.
"Hal ini untuk menajamkan daya kritis, diperlukan masukan-masukan dari para tokoh masyarakat di Jakarta agar program berjalan baik," katanya.
Tjahjo juga menegaskan keselarasan ini memerlukan evaluasi bertahun-tahun dengan seluruh elemen demi melancarkan pembangunan.
