Bisnis.com, JAKARTA -- Untuk memberantas minuman keras (miras) oplosan yang masih marak beredar di DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan pihak penegak hukum jangan hanya mengejar para pengecer miras oplosan, melainkan harus fokus menutup pabrik yang memproduksinya.
“Kalau kita mau telusuri, cari dong sumbernya, mana pabrik yang memproduksinya. Lalu tutup pabriknya. Jangan pengecernya saja yang dikejar,” kata Djarot, Kamis (15/4/2015).
Bila pabriknya berada di Jakarta, mantan Wali Kota Blitar ini dengan tegas menyatakan Pemprov DKI akan segera menutup pabrik tersebut. Tetapi kalau ternyata pabrik tersebut ada di luar Jakarta, maka dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
“Kalau di Jakarta, pabriknya kita akan sikat. Tapi kalau pabriknya di luar Jakarta, ya itu tanggung jawab pemerintah daerah di sana. Masa Satpol PP kita disuruh ke Bandung atau ke Banten, misalnya. Ya nggak mungkin, ini butuh koordinasi,” ujarnya.
Menurutnya, pemberantasan miras oplosan di Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI saja. Melainkan bekerja sama dengan pihak kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan tokoh masyarakat.
Personel Satpol PP pun tidak dapat bertindak untuk menutup warung-warung kecil yang menjual miras oplosan. Karena itu bukan wewenang Satpol PP melainkan sudah masuk dalam ranah hukum pidana.
“Satpol PP ditugaskan untuk penegakan hukum yang melanggar perda itu bisa. Tetapi ketika melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah, ya kepolisian. Karena itu perlu dilakukan operasi gabungan. Kerja sama antara Satpol PP dan kepolisian,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
