Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat bicara tentang rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerahkan beberapa layanan publik dikelola pihak swasta.
"Itu hanya warning, itu cara beliau memotivasi supaya dinas-dinas itu bekerja secara maksimal, wali kota maksimal, arena dirasakan selama ini kinerjanya belum maksimal, saya sendiri merasa agak lamban," ucap Djarot di Balai Kota, Selasa (26/5/2015)
Djarot menolak untuk menilai dinas yang paling lamban kerjanya. Dia memandang penilaian dilakukan secara kolektif bukan individual.
"Satu saja terlambat, semuanya terganggu," ucapnya.
Menurut Djarot, seperti keterlambatan lelang. Padahal, para SKPD sudah diingatkan untuk menyiapkan dokumen-dokumen pelelangan.
"Itu sudah diperintahkan jauh sebelum perda dibahas, baru pergub. Seharusnya tidak perlu memikirkan perda atau pergub. Siapkan saja dokumen lelang, ternyata belum dilakukan juga," ujar Djarot.
Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) mencatat ada sekitar 6.000 kegiatan yang akan dilelang. Namun, hingga tanggal 22 Mei 2015 tercatat baru 71 kegiatan yang memasuki tahap proses lelang.
Menurut data Layanan Pengadaan Secara Elektronik saat (LPSE) 31 kegiatan dari UPBBJ Balai Kota, 3 kegiatan dari UPBBJ Kota Administrasi Jakarta Pusat, 1 kegiatan dari Kota Administrasi Jakarta Utara, 11 kegiatan dari UPPBJ Kota Administrasi Jakarta Barat, 18 kegiatan dari UPBBJ Kota Administrasi Jakarta Selatan, 7 kegiatan dari UPBBJ Kota Administrasi Jakarta Timur, dan 0 kegiatan dalam proses lelang dari UPPBJ Kota Administrasi Kepulauan Seribu.
