Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan siap mendorong Pemprov DKI untuk mempercepat penyerapan anggaran yang baru mencapai 19,21%.
Prasetyo mengatakan untuk mengatasi lambannya penyerapan anggaran, langkah pertama yang akan ditempuh DPRD DKI adalah mengkaji laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHPK) Pemprov DKI dari Badan Pemeriksan Keuangan RI.
"Makanya kami sekarang lihat ke BPK laporan pemeriksaan dia kok seperti ini. Apa sih yang mengganjal? Apa sih yang tidak klop? Sekarang dengan adanya APBD Pergub ini saya harus bekerja sebagai fungsi pengawasan," kata Prasetyo di ruangannya, Gedung DPRD DKI Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
Prasetyo mengaku sangat ingin menyelesaikan permasalahan penyerapan anggaran dan menyelesaikan sengketa tanah DKI yang dipegang oleh pihak ketiga.
"Maka saya ingin tahu, saya turun di Jalan Pembangunan, saya melihat jangan sampai situasinya ini punya siapa, atau siapa yang saling klaim," tambahnya.
Politisi PDIP itu menerangkan dia menemukan pula sengketa aset di Jalan Al Idrus, ada aset PD Pasar Jaya yang dikontrak oleh pengusaha sablon, padahal lahannya adalah aset Pemprov DKI.
Sebelumnya lewat semester pertama, penyerapan anggaran APBD DKI 2015 baru 19,21% atau sebesar Rp12,21 triliun. Penyerapan anggaran yang belum mencapai 20% ini berdasarkan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.
Tercatat total nilai APBD DKI Jakarta 2015 Rp69,28 triliun. Angka itu dibagi menjadi dua yaitu belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun dan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 5,63 triliun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa penyerapan anggaran DKI Jakarta hingga memasuki semester kedua masih rendah juga disebabkan oleh penyerapan anggaran nasional yang juga rendah. Menurutnya penyerapan anggaran hanya 19% tak hanya terjadi di DKI Jakarta tetapi hampir di seluruh pemerintah daerah dan kementerian.
"Itu berlaku secara nasional. Oleh sebab itu butuh terobosan dan kebijakan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran," kata Djarot di Balai Kota, Kamis (30/7/2015).
