Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

SUMBER WARAS-GATE: Rapat Pansus Berikutnya Hadirkan Ahok

Dalam rapat bersama DPRD DKI dalam rangka klarifikasi pengadaan lahan RS Sumber Waras yang menjadi temuan janggal dari BPK RI, perwakilan Pemprov DKI tak banyak memberikan konfirmasi dan membuat rapat berakhir tanpa kesepakatan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri) makan malam bersama Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat (kiri) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo (kedua kanan) dalam halal bihalal di rumah dinas gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Jakarta, Sabtu (25/7). /Antara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri) makan malam bersama Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat (kiri) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo (kedua kanan) dalam halal bihalal di rumah dinas gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Jakarta, Sabtu (25/7). /Antara
Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rapat bersama DPRD DKI dalam rangka klarifikasi pengadaan lahan RS Sumber Waras yang menjadi temuan janggal dari BPK RI, perwakilan Pemprov DKI tak banyak memberikan konfirmasi dan membuat rapat berakhir tanpa kesepakatan.
 
Wakil Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Prabowo Soenirnan menyatakan dalam temuan BPK RI atas kejanggalan pengadaan lahan RS Sumber Waras disebabkan oleh perbedaan pemberian akses jalan.
 
Menurut temuan BPK yang disampaikan kepada DPRD DKI, pemilik lahan yakni Yayasan Sumber Waras menawarkan kepada Pemprov DKI akses ke rumah sakit melalui Jalan Kyai Tapa. Sementara aksesyang menghadap ke Jalan Kyai Tapa adalah lahan dengan sertifikat hak milik yang tidak dibeli Pemprov DKI.
 
"Yang dibeli Pemprov DKI itu tanah HGB yang tidak memiliki akses ke Kyai Tapa, tetapi lewat Tomang Utara. Akses itu secara rutin memang menjadi satu kesatuan, sehingga saya bertanya kalau nanti tidak dikasih jalan ke Kyai Tapa kita berharap di Tomang Raya itu harganya berapa? Eh, mereka [Pemprov DKI] tidak bisa jawab," jelas Prabowo di Gedung DPRD DKI, Selasa (11/8/2015).
 
Pasalnya jika memakai akses Jalan Tomang Raya, maka harga lahan Rp7.000.000 bukan Rp20.000.000. Jika dihitung kembali kerugiannya pun bukan Rp191 miliar, tetapi Rp488 miliar.
 
Prabowo mengaku DPRD DKI sudah setuju dengan BPK untuk melakukan review. Adapun review tersebut bersamaan dengan audit investigatif sehingga hasil yang ditemukan antara DPRD DKI dan BPK sama.
 
"Prinsipnya kami cari yang benar ya, orang yang bisa jawab pertanyaan. Tadi mereka [Pemprov DKI] kirim banyak orang yang tidak bisa jawab. Terpaksa kami ajukan ke Wagub, jadi nanti dilanjutkan dengan audit investigatif," ujar Prabowo lagi.
 
Jika diminta BPK RI untuk melakukan sedikit audit, maka secara otomatis DPRD akan audit investigatif. Proses audit investigatif juga mungkin akan melibatkan langsung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi narasumber.
 
"Jadi belum ada keputusan hari ini nanti akan ada pertemuan lanjutan. Mungkin Pak Ahok akan kami undang untuk mengetahui kronologis dari versi dia," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper