Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyatakan lelang untuk pengadaan kereta dan operator proyek light rapid transit (LRT) akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.
Pasalnya, proyek LRT yang akan dibangun DKI Jakarta, rencananya akan terhubung dengan milik pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang segera terbit dalam sepekan ke depan.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan bahwa salah satu poin dalam Perpres tersebut adalah Pemprov DKI Jakarta berhak menunjuk badan usaha milik daerah (BUMD) untuk membangun prasarana LRT seperti rel alias jalurnya.
"Poinnya dalam Perpres itu, kita (DKI) berhak menugaskan BUMD, seperti pemerintah menugaskan BUMN untuk membangun prasarana relnya," tuturnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/8).
Nantinya, setelah selesai dibangun BUMD PT Jakarta Propertindo untuk membangun
Pemprov DKI akan membeli kembali prasarana tersebut. Karena dalam Perpres juga diatur semua prasarana LRT adalah milik negara. Untuk rolling stock (pengadaan kereta) dan operasional, baru diserahkan kepada swasta.
"Semua prasarana adalah milik negara, tidak boleh milik swasta. Nanti untuk rolling stock keretanya dan operasional, baru dilelang. Dan lelangnya pun kita minta Kemenhub yang melelang," ujarnya.
Menurutnya, dengan terpusatnya lelang maka operasional bisa saling terintegrasi antara LRT milik Pemprov DKI dan pemerintah pusat, sehingga setiap koridor tidak berdiri sendiri. Pembayaran kepada operator sama seperti bus Transjakarta dengan skema rupiah per kilometer.
"Kita ingin bayarnya rupiah per kilometer sehingga semua kereta bisa saling terintegrasi. Makanya operator berapa banyak pun tidak apa-apa, tapi satu pembayaran dan semua orang boleh masuk. Karena relnya alias prasarananya adalah milik pemerintah," tuturnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menambahkan bahwa LRT akan dibangun sebanyak sembilan koridor di mana sebanyak tujuh koridor akan dikerjakan DKI Jakarta melalui PT Jakpro dan dua sisanya oleh pemerintah pusat, melalui PT Adhi Karya.
"Nanti akan kombinasi dengan nasional, menjadi sembilan koridor. Kita harap nanti masing-masing koridor tidak berdiri sendiri. Antara DKI dan pusat nyambung semuanya. Sampai Tangerang, Banten, dan Bogor," ujarnya.
Prioritas pembangunan tetap pada koridor 1, yakni Kebayoran Baru-Kelapa Gading dan koridor 7 Bandara Soekarno-Hatta ke Ancol-Kemayoran-Cempaka Putih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
