Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Daerah Saefullah menganggap wajar penyerapan anggaran Provinsi DKI Jakarta di posisi terendah dari 34 posisi pada semester II yakni 19,4%.
"Ya adanya mau seperti itu bagaimana? Daerah lain pengesahan APBD dari Januari, sedangkan DKI baru Mei. Masa mau dipaksakan? Nanti nabrak," kata Saefullah di Balai Kota, Senin (24/8/2015).
Saefullah mengakui pula bahwa penerimaan pajak DKI saat ini masih terbilang rendah, yakni hanya mencapai 36% dari targ .
"Biasanya nanti dikejarnya pada akhir tahun. Orang-orang mau bayar PBB dan sebagainya," ujar Saefullah.
Saefullah menyatakan bahwa hingga saat ini proses pelelangan kegiatan dan pembangunan masih terus berjalan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah daerah mendorong penyerapan anggaran untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi semester II.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan menindaklanjuti perintah dari Presiden dengan rapat bersama Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Satuan Kerja Perangkat daerah. Pasalnya serapan anggaran DKI Jakarta baru 19,4% dari total anggaran Rp63 triliun.
"Serapan kita hampir 20%, masih 19,4%, rendah. Kita akan dorong, kita akan menindaklanjuti laporan dengan Kapolda, Kajati sampai kajari ke bawah, SKPD untuk menyampaikan kebijakan dari presiden," katanya di kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (24/8/2015).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
