Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pengusaha di DKI Jakarta meminta para buruh yang berencana menggelar aksi demonstrasi turun ke jalan, besok, Selasa (1/9/2015) agar mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan diharapkan dapat turut menciptakan iklim uaha dan investai yang kondusif.
Pasalnya ditengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang bergejolak, perlu dukungan semua pihak untuk dapat membantu pemerintah mengambil langkah langkah taktis dan strategis dengan kebijakan kebijakan yang mampu mengatasi tantangan ekonomi yang sedang pada posisi tidak mengembirakan ini.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta serta Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Senin (31/8/2015).
Menurutnya dalam situasi seperti ini dibutuhkan kerjasama, kekompakan untuk terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif sehingga kepercayaan pasar dan investor terhadap ekonomi Indonesia semakin besar sehingga nilai rupiah perlahan lahan tapi pasti semakin menguat.
"Termasuk dalam hal kaum buruh yang akan turun demo pada tanggal 1 September 2015 agar dapat mempertimbangkan rencana itu. Dikala kondisi ekonomi kita seperti ini, buruh berdemo kelihatannya kurang tepat dan makin menambah ketidak percayaan investor kepada kita," tuturnya, Senin (31/8/2015).
Sarman mengatakan bahwa seharusnya jika ada aspirasi buruh yang ingin disampaikan kepada pemerintah tidak perlu turun ke jalan, karena akan mengganggu aktivitas perdagangan dan bisnis.
Alangkah baiknya aspirasi itu disampaikan melalui dialog atau dengan audensi akan lebih efektif dan terarah dari pada harus demo ke jalanan yang menurunkan produktivitas pekerja.
Beberapa aspirasi buruh yang ingin disampaikan seperti; permintaan menurunkan harga barang pokok dan BBM, meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk tidak terjadinya PHK besar-besaran akibat dampak kurs rupiah yang semakin melemah dan menurunnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi kita tidak sesuai target.
Tuntutan lainnya memproteksi masuknya tenaga kerja asing , kenaikan upah minimum2016 sebesar 25% ,merevisi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, perbaikan aturan kesehatan dan keselamatan kerja dan pengadilan Hubungan Industrial dengan merevisi UU No.2/2004.
Semua tuntutan tersebut semuanya ada pada kebijakan pemerintah. Jika belum puas perwakilan buruh melalui Serikat Pekerja dapat meneruskan aspirasi tersebut ke DPR dan DPD yang diyakini mampu memperjuangkan aspirasi tersebut.
"Ke depan kita harus manfaatkan institusi formal yang tersedia untuk menyalurkan aspirasi dan mengurangi aksi demo turun ke jalan dalam rangka menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa pada era AEC 2015 yang akhir tahun ini akan diberlakukan, tidak tepat lagi buruh berdemo turun ke jalan, karena persaingan dengan tenaga kerja dari 9 Negara Asean lainnya akan terbuka.
"Buruh kita harus meningkatkan kompetensi, skill dan produktivitas untuk dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujarnya.
Sementara itu, menyangkut permintaan kenaikan UMP 2016 sebesar 25% masih terlalu dini dibicarakan karena Dewan Pengupahan, sampai saat ini masih dalam proses survey.
Khusus di DKI Jakarta,Dewan Pengupahan akan melakukan survey sebanyak 4 kali dan saat ini sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Setelah selesai survey, dirinya akan melakukan sidang untuk menetapkan angka KHL sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan besaran kenaikan UMP 2016.
Sampai saat ini kita masih memakai peraturan yang ada dalam melakukan survey maupun menetapkan UMP 2016. Pihaknya berharap agar kaum buruh/pekerja dalam menuntut kenaikan UMP 2016 tidak berlebihan, harus melihat realitas yang ada yaitu situasi dan kondisi ekonomi kita yang sangat memukul dunia usaha.
"Yang kita harapkan pada kondisi seperti ini dunia usaha jangan melakukan PHK, sembari kita menunggu langkah kongkrit pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian kita dari keterpurukan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
