Bisnis.com, JAKARTA-- Sejumlah warga nelayan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamtan Penjaringan Jakarta Utara merasa heran terhadap sikap Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia yang dapat merugikan mereka.
Sebab, organisasi baru tersebut bertindak mewakili para nelayan dengan mengajak 3 warga Muara Angke maju ke Pengadilan Tata Usaha Negata (PTUN) untuk melakukan penolakan terhadap proyek reklamasi pantai utara Jakarta.
Fayumi Naning, nelayan Muara Angke, mengatakan warga setempat tidak sependapat dengan sikap 3 orang nelayan bersama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ke PTUN yang menolak reklamasi itu.
“Sebab, KNTI itu tidak ada di Muara Angke, nelayan yang menggugat itu juga bukan orang sini,” katanya, Kamis (3/12/2015).
Menurutnya, organisasi nelayan yang ada di Muara Angke adalah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Paguyuban Nelayan dan Pengrajin Ikan Asin (PNPI) dan sejumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB).
Sementara itu Warnita, tokoh masyarakat nelayan Muara Angke, menegaskan HNSI, KTNA dan PNPI itu memang ada di Muara Angke dan keberadaannya disahkan oleh Dinas Perikanan DKI Jakarta.
“Sedangkan KNTI itu baru ada baru-baru ini saja, tetapi orang dan sekretariatnya nggak ada di sini [Muara Angke],” ujarnya.
Dia menjelaskan, banyak nelayan di Muara Angke yang tidak tahu menahu dan merasa heran tiba-tiba nama profesinya maupun kampungnya banyak disebut oleh pihak yang sesungguhnya bukan warga setempat.
Tubagus Mukri, tokoh agama di Muara Angke, mengungkapkan para nelayan justru menghargai upaya pengembang Pulau G atau Pluit City yang sejak awal secara terbuka telah menjalin kerja sama dengan warga setempat
“Sekarang ini lokasi bakal pulaunya masih berupa laut, pihak Pluit City sudah banyak memberi manfaat kepada kami, antara lain berbagai santunan sarana pendidikan dan keagamaan, beasiswa bagi anak nelayan dan lapangan kerja,” ujarnya.
