Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Takut Terlambat, BPKAD DKI Ingin 21 Desember APBD DKI Masuk Kemendagri

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, jadwal pengesahan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 cenderung lamban.n
APBD DKI Jakarta/Antara
APBD DKI Jakarta/Antara
Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, jadwal pengesahan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 cenderung lamban.
 
"Kami sebenarnya inginnya tanggal 21 Desember itu sudah ketok palu dengan DDN [Departemen Dalam Negeri], ini malah 21 Desember baru selesai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif," ungkap Heru saat dihubungi, Sabtu (5/12/2015).
 
Sempitnya waktu itu diakui Heru membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk mengimbau anggota DPRD DKI agar bisa langsung mengagendakan APBD DKI 2016 kepada Kementerian Dalam Negeri.
 
Berikut ini adalah jadwal pembahasan KUA-PPAS sampai menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016;
 
4 Desember 2015, kegiatan rapat Banggar dengan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) untuk mendengar penjelasan eksekutif/TPAD terkait hasil penyesuaian penyempurnaan rancangan KUA-PPAS serta PPAS APBD DKI 2016.
 
7 - 11 Desember 2015, kegiatan rapat Badan Anggaran dan TPAD membahas hasil penyesuaian penyempurnaan rancangan KUA-PPAS 2016. Jika pembahasan belum selesai dilakukan, akan dilanjutkan kembali pada Sabtu, 12 Desember 2015.
 
14 Desember 2015 pukul 10.00 WIB, kegiatan rapat pimpinan gabungan untuk penelitian akhir, persetujuan, dan pengesahan KUA-PPAS serta PPAS APBD 2016.
 
14 Desember 2015 pukul 15.00 WIB, penandatanganan MoU KUA-PPAS dan PPAS APBD DKI 2016 oleh pimpinan DPRD DKI dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
 
15 Desember 2015, rapat paripurna penyampaian pidato Gubernur mengenai Raperda APBD DKI 2016.
 
16 Desember 2015, rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI 2016.
 
17 Desember 2016, rapat paripurna penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD DKI 2016.
 
17 -19 Desember 2015, rapat komisi untuk membahas Raperda tentang APBD 2016.
 
21 Desember 2015 pukul 10.00 WIB, rapat pimpinan gabungan untuk penelitian akhir, persetujuan, dan pengesahan Raperda APBD DKI 2016.
 
21 Desember 2015 pukul 15.00 WIB, rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama Pimpinan Dewan dengan Gubernur terhadap Raperda ABPD 2015. Selanjutnya, Perda sudah bisa dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper