Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

METROMINI MAUT: Kanibalisasi, Pemprov DKI Disalahkan

Pemerintah DKI Jakarta diminta segera meremajakan dan menyubsidi suku cadang angkutan umum menyusul begitu banyak kendaraan tak layak jalan tetap beroperasi, sehingga berpotensi kecelakaan, kata Andy Sinaga, Ketua Jakarta Transportation Watch, Senin (7/12/2015).
Petugas mengevakuasi metromini yang tertabrak rangkaian KRL di perlintasan Stasiun Angke, Jakarta, Minggu (6/12). /Antara
Petugas mengevakuasi metromini yang tertabrak rangkaian KRL di perlintasan Stasiun Angke, Jakarta, Minggu (6/12). /Antara

Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah DKI Jakarta diminta segera meremajakan dan menyubsidi suku cadang angkutan umum menyusul begitu banyak kendaraan tak layak jalan tetap beroperasi, sehingga berpotensi kecelakaan, kata Andy Sinaga, Ketua Jakarta Transportation Watch, Senin (7/12/2015).

"Agar Pemprov DKI serius mereremajakan angkutan perkotaan di Jakarta khususnya Metro Mini," kata Sinaga ketika dihubungi melalui surat elektronik, menyusul kecelakaan Kereta Api Rel Listrik Commuter Line dengan bus Metro Mini di perlintasan Angke, Jakarta Barat, kemarin.

"Saya sudah beberapa kali usulkan pemerintah perlu memberi subsidi untuk sparepart, karena selama ini disinyalir ada oknum yang melakukan kanibalisasi sparepart karena harga yang mahal," lanjut Sinaga.

Adalah kewajiban pemerintah menyediakan jaringan dan infrasruktur transportasi massal yang handal, aman, nyaman, terintegrasi, dan terjangkau.

Pada sisi lain, penjualan kendaraan bermotor sangat deras, sehingga alternatif akan transportasi umum tidak pernah terwujud secara memadai bagi masyarakat. 

 

Karena kehadiran dan penjualan kendaraan bermotor milik pribadi yang begitu masif, kemacetan makin parah walau pemerintah berkilah industri otomotif berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kerugian akibat kemacetan itu jarang dihitung secara benar, di antaranya waktu tempuh perjalanan yang makin panjang, berujung inefektivitas ekonomi dan pemborosan pemakaian BBM pun kerusakan lingkungan. 

Sinaga pun mendesak Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI segera meningkatkan bantuan berupa dana operasional Public Service Obligation (PSO) untuk perusahaan otobis atau bis sedang agar mampu melakukan peremajaan.

"Yang diutamakan segera adalah angkutan-angkutan umum agar proses transfer penggunaan transportasi pribadi ke umum dapat segera dilakukan," tambah Sinaga.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper