Bisnis.com, JAKARTA--Keberadaan bus metromini di Jakarta dinilai sangat memprihatinkan dilihat dari tampilan fisiknya yang sudah uzur, tidak terawat dan terkesan arogan ketika beroperasi.
Kondisi tersebut membuat Djarot Saiful Hidayat selaku Gubernur DKI harus turun tangan untuk membenahi sektor transportasi di Jakarta yang lebih layak.
"Saya sudah bertemu pengusaha bus metromini dan mereka mengaku rugi karena sudah tidak ada lagi penumpang. Makanya kami meminta mereka untuk berbenah," ujarnya di Balai Kota, Rabu (18/7).
Pengoperasian sistem transportasi yang layak untuk masyarakat sudah diamanatkan dalam Keputusan Gubernur No. 2348/2015 tentang penugasan kepada Transjakarta untuk mengintegrasikan sistem angkutan umum pengumpan.
Pergub tersebut mendorong agar angkutan umum pengumpan teritegrasi dengan mobil bus berukuran sedang pada sistem bus rapid transit (BRT) seiring adanya kebutuhan masyarakat akan penyediaan transportasi yang layak.
"Sehingga Jakarta benar-benar konsisten untuk merevitalisasi sistem transportasi masal. Saat ini sudah sedikit bus yang tidak layak di Jakarta. Maka bus yang sudah uzur tentu tidak akan menjadi pilihan bagi warga Jakarta," katanya.
Baca Juga
Dia meminta pengusaha bus metromini perorangan agar menjadi mitra Pemprov DKI di bawah binaan PT Transjakarta untuk sama-sama membenahi sektor transprotasi di Jakarta.
Sebab, kata dia, sebagian besar pelayanan transportasi di DKI sudah mulai membaik. Oleh karena itu, jika pihak swasta tidak berbenah diri, maka metromini yang beroperasi akan ditinggalkan penumpang.
Ajakan Pemprov DKI tersebut disambut baik oleh para pelaku usaha metromini yang mengamini kondisi usaha transportasi mereka sedang tersengal-sengal karena dihantam para 'pemain' sektor transportasi yang lebih moderen.
Shanti Hutagaol, salah satunya, pengusaha pemilik empat metromini ini sudah menjadi mitra Transjakarta yang siap mengukuti sistem sesuai aturan main Transjakarta, termasuk membeli bus baru dengan cicilan ringan dan tenor yang lebih lama.
Dia mengatakan akan membeli bus baru berukuran sedang melalui program pengadaan bus Mini Trans yang digulirkan oleh PT Transjakarta.
"Pada 2015 kami sudah berbicara dengan Pak Guberur (Ahok). Dia meminta agar bus-bus 'zombie' di Jakarta dimusnahkan. Kami meminta keringanan untuk dibina bukan untuk tidak dibinasakan. Dan kami berjanji akan bergabung," katanya.
Menurutya, dia tertarik dengan ajakan mitra dengan Pemprov DKI karena akan disubsidi untuk pembelian bus baru dengan uang muka sekitar Rp75 juta yang seharusnya Rp150 juta dari harga total bus Rp703 juta.
Kemarin, Rabu (18/7) kerja sama tersebut terealisasi. PT Transjakarta dan BNI Syariah sama-sama sepakat dalam penyaluran pembiayaan pembelian bus Mini Trans. Terdapat sekitar 20 unit bus Mini Trans yang siap beroperasi. Ada juga sekitar 56 pengusaha bus yang daftar untuk menjadi mitra Transjakarta.
Direktur Utama PT BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo mengatakan pihaknya siap menyalurkan pembiayaan untuk 300 unit bus mencapai Rp186 miliar atau per unitnya mencapai Rp562 juta sesuai kesepakatan dalam kerja sama tersebut.
Menurut dia, para pengusaha bus harus membayar angsuran sekitar Rp9,7 juta per bulan dengan bunga relatif sekitar 11% per tahun. Dia menghitung, angsuran tersebut dinilai mampu dibayarkan dengan perhitungan pendapatan pemilik bus per bulannya mencapai Rp37 juta.
Firman menjelaskan sesuai aturan Transjakarta, Mini Trans tersebut memeroleh pendapatan sesuai hitungan Rp8.809 per kilometer dengan target 150 kilometer per hari yang dikalikan 25 hari kerja.
"Dari pendapatan Rp37 juta tersebut angsuran yang harus dibayarkan Rp9,7 juta, untuk gaji sopir Rp7,4 juta dan pendapatan bersih pemilik bus Rp5 juta-Rp6 juta per bulan. Sisanya untuk operasional, perawatan dan lainnya," katanya.
Direktur Pelayanan dan Pengembangan Bisnis PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan metromini yang saat ini menjadi Mini Trans harus mengikuti aturan main perseroan seperti operasional bus-bus Transjakarta lainnya.
Artinya, dari segi kelaikan bus hingga sistem pembayaran yang non-tunai dengan cara tapping harus dilakukan oleh para pemilik bus. "Jadi penumpang tidak bayar ongkos cash karena dihitungnya per kilo," katanya.
Menurut dia, perseroan telah membentuk tim unit control untuk mengawasi operasional bus. Jika ada sopir yang nakal dan mengetem sembarangan akan terpantau dan siap ditindak tegas.
Dia mengatakan pihaknya terus membuka kerja sama dengan pengusaha bus perorangan untuk menjadi mitra Transjakarta karena pihaknya akan memberikan subisidi uang muka.
Welfizon menuturkan uang muka bagi pengusaha bus yang akan membeli bus baru Mini Trans disubsidi hampir setengahnya dari pembayaran uang muka seharusnya atau sekitar Rp75 juta.
Anggaran untuk subsidi uang muka tersebut berasal dari dana pebdapatan iklan Transjakarta yang dipajang di hampir area operasional perseroan.
"Kalau mereka mencari perbankan sendiri maka akan sulit. Dengan adanya mitra kerja sama ini bank akan merasa aman dan terjamin," paparnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan meminta PT Transjakarta konsisten dalam menerapkan aturan operasional bus yang menjadi mitranya.
Shafruhan menuturkan jika target per kilometer tidak tercapai maka akan membuat pemilik bus dan sopir Mini Trans kalangkabut karena secara otomatis akan berdampak pada perolehan pendapatan.
"Jangan seperti kerja sama antara Transjakarta dan Kopaja yang dulu tidak boleh ngetem malah disuruh ngetem oleh Transjakarta. Jadinya para sopir Kopaja tidak bisa memenuhi target kilometer yang ditetapkan," paparnya.
