Bisnis.com, JAKARTA-- Perusahaan agen pemegang merek (APM) kendaraan diminta agar ikut membantu pemerintah di kota-kota besar menyediakan angkutan umum yang layak, kata Andy Sinaga, Ketua Jakarta Transportation Watch, di Jakarta, Senin (7/12/2015).
"Ya tentu perlu, gabungan APM-APM bisa berkontribusi untuk ikut program peremajaan armada angkutan umum di kota-kota besar, di antaranya di Jakarta, Surabaya, dan Medan di mana kondisi angkutan umum masih memprihatinkan," kata Sinaga menyusul kecelakaan KRL Commuter Line dengan bus Metro Mini, di perlintasan Angke, Jakarta Barat.
Untuk menuju penyediaan angkutan umum oleh APM diperlukan payung hukum seperti keputusan Kementerian Perhubungan atau Kementerian Perindustrian.
"Yang utama, Kementerian Perhubungan dan pemerintah provinsi membuat payung hukum untuk peremajaan transportasi publik," katanya.
"Adapun Kementerian Perindustrian membuat payung hukum kewajiban perusahaan APM untuk membantu peremajaan transportasi publik," katanya.
Sinaga berharap APM bisa menyediakan kendaraan dengan harga lebih terjangkau, skema kredit lunak, hingga memberikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), berupa kontribusi kendaraan angkutan umum kepada pemerintah kota atau perusahaan angkutan.
Sejauh ini wacana menuju ke sana belum pernah terwujud. Sebagai ilustrasi, pabrikan air minum kemasan juga menyalurkan sejumlah dana dan jaringan untuk menanggulangi efek negatif produk bisnis mereka berupa limbah botol kemasan hasil penjualan produk mereka.
Langkah agar APM memberikan CSR untuk menyediakan angkutan umum dinilai wajar karena penjualan kendaraan di Indonesia menurut data Gaikindo pada akhir 2014 mencapai 1,2 juta unit, yang didominasi tipe SUV dan MPV.
Sementara, periode Januari-Oktober 2015 sudah mencapai 853.008 unit. Dengan asumsi harga satu mobil secara rata-rata hanya Rp150 juta maka nilai volume bisnis penjualan mobil ini sekitar Rp180.000.000.000.000 alias Rp180 triliun setahun. Pada faktanya, nilai bisnisnya bisa lebih tinggi dari angka itu.
