Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengajak Metromini untuk bergabung dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Transportasi Jakarta (Transjakarta).
"Sudah sejak lama kan kami mengajak supaya Metromini gabung sama Transjakarta. Tapi mereka (Metromini) terus bersikeras menolak," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).
Menurut Ahok, apabila Metromini bersedia bergabung dengan Transjakarta, maka nantinya akan diberlakukan sistem pembayaran rupiah per kilometer.
"Kalau mau bergabung dengan kami (Transjakarta), nanti akan pakai sistem rupiah per kilometer. Dengan demikian, sopir-sopir tidak perlu lagi memikirkan setoran, karena pembayaran dihitung sesuai dengan jarak yang ditempuh," ujar Ahok.
Dikatakan, dengan menggunakan sistem tersebut, maka diharapkan tidak ada lagi praktek suap atau sogok di lapangan. Selain itu, diharapkan sopir dapat lebih berhati-hati.
"Praktik sogok itu kan biasanya terjadi di lapangan, saat uji KIR atau saat pemeriksaan, misalnya ketahuan sopir tidak punya SIM dan lain-lain. Kalau pakai rupiah per kilometer, diharapkan tidak ada lagi praktik-praktik seperti itu di lapangan," tutur Ahok.
Dia mengungkapkan, sejauh ini Pemprov DKI telah mencabut sebanyak 1.600 izin trayek angkutan umum di Ibu Kota karena terbukti telah melakukan pelanggaran lalu lintas.
"Kami sudah mencabut 1.600 trayek bus karena melanggar lalu lintas dan membahayakan orang lain. Jadi, saat ini di tempat penampungan kami sudah banyak angkutan umum yang kami tangkap," ungkap Ahok.
