Bisnis.com,JAKARTA - Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menemukan adanya ketidaksinkronan anggaran sebesar Rp418.443.650.103 antara total anggaran dengan rincian anggaran pada postur Belanja Langsung yang dialokasikan di RAPBD DKI 2016.
Hal tersebut disampaikan oleh Aristo Purboadji, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mewakili pandangan umum fraksi, di sela Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/12).
"Kami mempertanyakan catatan tentang Belanja Langsung yang tidak sinkron antara total anggaran dengan rinciannya," tuturnya.
Pada RAPBD 2016 DKI Jakarta yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta sehari sebelumnya, total belanja langsung adalah sebesar Rp24.517.118.781.160.
Nilai itu dengan rincian untuk belanja pegawai Rp17.939.205.370.902, lalu untuk belanja bunga Rp30 miliar, belanja subsidi Rp1.612.726.275.800, belanja hibah Rp1.990.479.055.395, belanja sosial Rp2.524.446.425.000, dan belanja parpol Rp1.818.003.960.
"Rincian tersebut apabila dijumlahkan hanya mencapai Rp24.098.675.131.057. Jadi, ada kekurangan Rp418.443.650.103. Catatan tidak sinkron ini mohon penjelasannya," ujarnya.
Sementara itu menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai mengikuti Rapat Paripurna secara tidak langsung mengakui adanya ketidaksinkronan antara rincian dan total anggaran belanja langsung tersebut.
Namun begitu, pihaknya menilai hal itu bukankah persoqlan besar, dikarenakan selisih anggaran sekitar Rp400 miliar itu adalah biaya yang tak terduga yang belum tercatat dengan baik di rincian.
"Sebetulnya selisih anggaran empatratusan miliar itu biaya tak terduga yang dimasukkan saja," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
