Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Umum RS Sumber Waras Abraham Tejanegara menilai negara justru diuntungkan dengan penjualan tanah dari Yayasan Kesehatan Sumber kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena adanya negosiasi terkait penghilangan biaya bangunan.
"Dalam penawaran kami sebetulnya ada tanah (dijual) sesuai harga NJOP Rp755 miliar ditambah Bangunan seharga Rp25 miliar. Kemudian setelah dinegosiasi, Rp25 miliar itu kami hilangkan. Jadi, saya merasa negara justru sudah diuntungkan dengan hilangnya biaya bangunan tersebut," kata Abraham pada konferensi pers di RS Sumber Waras Jakarta, Sabtu (16/4/2016).
Abraham menjelaskan bahwa dirinya merasa negara sudah diuntungkan dengan dihilangkannya biaya bangunan dalam penawaran yang dilakukan sekitar Oktober 2014 serta biaya sejumlah surat balik nama yang ditanggung seluruhnya oleh pihak RS Sumber Waras.
Menurutnya, meskipun ada perbedaan harga pasar yang mengindikasikan kerugian negara sebesar Rp191,33 miliar, RS Sumber Waras mengklaim pihaknya telah menawarkan harga tanah kepada Pemprov DKI sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2014, yakni Rp20.755.000 per meter persegi.
Ia mengungkapkan alasannya menjual tanah kepada Pemprov DKI adalah karena kesamaan visi dan misi dalam memperbanyak fasilitas kesehatan di Jakarta.
"Waktu kita jual ke (Pemprov) DKI karena waktu itu bilang untuk RS Kanker dan Jantung. Misi pendahulu kami adalah menolong orang sakit, sama dengan DKI. Kita pikir punya visi yang sama akhirnya sepakat menjual tanah (sesuai) dengan NJOP, apalagi di Tarakan katanya jumlah pasien sudah membludak," ujar Abraham.
Menurutnya, lahan RS Sumber Waras sayap kiri seluas 3,64 hektar yang dijual tersebut layak untuk didirikan sebagai RS penanganan kanker karena letaknya yang strategis, terutama banyak pasien yang mengeluh kurangnya tempat pengobatan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok memenuhi panggilan KPK pada Selasa (12/4) teekait dugaan kasus korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.
Kesimpulan sementara KPK terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare itu berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014, yang menyatakan pembelian tanah itu berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp191,3 miliar karena harga pembelian pemprov DKI terlalu mahal.
BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya Utama (CKU) kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp564,3 miliar. CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial.
Dalam LHP, antara lain BPK merekomendasikan agar pemprov menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun sejak 1994-2014 senilai lebih dari Rp3 miliar.
Selain itu, BPK juga merekomendasikan Basuki agar memberikan sanksi kepada Tim Pembelian Tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah.
Sampai saat ini laporan korupsi RS Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan dengan memanggil lebih dari 33 orang untuk dilakukan permintaan keterangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
