Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan anggaran subsidi (public service obligation/PSO) untuk PT Transjakarta hingga Rp 3,2 triliun.
Kepala Seksi Angkutan Darat dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) Fajar Nugrahaeni mengatakan anggaran PSO tersebut digunakan untuk menunjang layanan bus Transjakarta di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Jumlah yang diusulkan naik dua kali lipat dari APBD 2016 Rp 1,6 Triliun. Makanya, tahun depan kami usulkan menjadi Rp 3,2 Triliun," ujarnya di Balai Kota DKI, Selasa (31/5/2016).
Dia menuturkan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kenaikan PSO untuk layanan Transjakarta. Pertama, karena saat ini BUMD DKI yang bergerak di sektor Transportasi tersebut tak hanya melayani trayek dalam kota melainkan hingga ke kota-kota penyangga.
Trayek tersebut dilakukan oleh Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) yang mengoperasikan bus Transjabodetabek yang merupakan penugasan dari Kementerian Perhubungan.
"Kami tidak hanya yang beri subsidi untuk bus ada di dalam koridor, tetapi untuk rute-rute ke kota penyangga," katanya.
Bukan hanya itu, Fajar juga mengatakan mulai tahun depan layanan transjakarta reguler bertambah seiring akan mulai diperasikannya koridor 13 (Ciledug-Tendean).
"Perkiraan akhir tahun ini atau awal tahun depan pembangunannya sudah selesai. Jadi koridor 13 sudah bisa running," kata Fajar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengajukan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 sebesar Rp 68,6 triliun kepada DPRD DKI Jakarta. Pengajuan KUA-PPAS setelah merampungkan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 pada pekan lalu.
