Bisnis.com, DEPOK- Pemerintah Kota Depok secara resmi mengumumkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada 2015 mencapai Rp1,5 triliun atau hampir separuh dari total APBD 2015 yang mencapai Rp3,16 triliun.
Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan serapan anggaran yang rendah sepanjang 2015 itu disebabkan oleh kurang optimalnya kinerja jajaran dinas, keterlambatan pengerjaan proyek oleh pihak pemegang barang jasa dan keterlambatan transfer bantuan dari provinsi.
"Selain itu, penyebab lainnya adalah tidak terserapnya sejumlah bantuan terhadap penerima hibah karena ada regulasi-regulasi yang berdampak tidak cairnya anggaran," ujarnya di sela -sela penyampaian Raperda tentang penyampaian LPJ pelaksanaan APBD 2015 di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (14/6/2016).
Menurutnya, beberapa penyebab tersebut berkontribusi besar terhadap tidak terserapnya anggaran secara maksimal. Dia memberi contoh, transfer anggaran dari Provinsi Jawa Barat kerap dilakukan menjelang akhir tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk pengerjaan sejumlah pembangunan.
Dalam catatan Bisnis.com, serapan anggaran Kota Depok dalam kurun 3 tahun terakhir terus mengalami pembengkakan. Pada 2014 misalnya, Silpa di Kota Belimbing tersebut mencapai Rp587 miliar dan pada 2014 Rp756,87 miliar.
Idris menuturkan pihaknya dalam waktu dekat akan memutar otak untuk membenahi persoalan serapan anggaran yang terus menunjukan peningkatan sehingga merugikan warga Depok.
"Kami tentu akan evaluasi untuk tahun mendatang apa sesuai kebutuhan pada 2017. Nanti akan kami lihat di mana posnya kalau bisa serapan anggaran lebih besar sehingga Silpanya kecil," paparnya.
Namun, kendati serapan anggaran pada 2015 sangat rendah, Idris memaparkan realisasi pendapatan daerah Kota Depok sepanjang tahun tersebut mencapai Rp2,4 triliun atau 172% melebihi target yang telah ditetapkan.
Penerimaan pendapatan daerah tersebut disumbang dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp818,2 miliar dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah mencapai Rp618,8 miliar. Adapun, penerimaan dari dana transfer daerah mencapai Rp1,67 triliun dan penerimaan lain-lain mencapai Rp36,4 miliar.
GAGAL SERAP
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Muhamad Suparyono mengatakan Pemkot Depok harus banyak belajar dari tahun-tahun sebelumnya yang gagal merealisasikan serapan anggaran secara maksimal.
Menurutnya, tidak dipungkiri setiap tahun serapan anggaran di daerah pasti terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain aturan yang berbenturan hingga kekhawatiran oleh jajaran dinas di Pemkot Depok.
"Jadi masih banyaknya serapan anggaran yang rendah dengan Silpa besar juga karena pihak Pemkot Depok hati-hati dalam menyelenggarakan anggaran," ujarnya.
TAK SERIUS
Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi memaparkan besarnya Silpa di Depok sepanjang 2015 menunjukan pemerintah daerah tersebut tidak serius melayani masyarakat.
Menurutnya, perencanaan dan perhitungan Pemerintah Kota Depok dalam pembangunan tidak berjalan, dampaknya masih banyak proyek infrastruktur tidak terbangun sesuai sasaran.
Menurutnya, hambatan lain banyaknya proyek yang tidak selesai karena banyak oknum yang bermain guna menguntungkan segelintir pihak. Sehingga ketika ada temuan proyek bermasalah, pengerjaannya menjadi gagal.
Dia berharap Wali Kota Depok yang baru terpilih agar bertindak tegas dan berwibawa untuk menjalankan program yang bisa dinikmati oleh warga. "Pemimpin harus bisa memonitor dan memastikan proyek berjalan lancar. Jangan sampai serapan rendah setiap tahun terulang," paparnya.
