BPTJ Sosialisasikan RITJ untuk Urai Kemacetan di Jabodetabek

Bisnis.com, BEKASI - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengintensifkan komunikasi dengan sejumlah kepala daerah dalam rangka menyosialisasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang sedang disusun.

"Kami mulai mengunjungi sejumlah kepala daerah di Jabodetabek untuk meminta masukan terkait RITJ yang sedang kita bahas," kata Kepala BPTJ, Elly Adhiani Sinaga di Bekasi, Sabtu (30/7/2016).

Menurut dia, pihaknya telah menyambangi Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad pada Jumat (29/07). "Kini giliran Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang ingin kita minta masukannya terkait RITJ," katanya.

BPTJ dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal dan maksimal bagi masyarakat di Jabodetabek.

RITJ ini akan menjadi suatu kewenangan yang dimiliki oleh BPTJ untuk mengoordinasikan semua komponen yang bekerja dalam sistem transportasi se-Jabodetabek.

Dengan dilakukan kunjungan tersebut, kata Elly, diharapkan dapat menyatukan program transportasi Jabodetabek yang terintegrasi.

"RITJ ini perannya sangat penting karena berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang BPTJ, dalam melaksanakan tugasnya BPTJ harus mengacu pada RITJ," katanya.

Pada kesempatan bertemu Wali Kota Bekasi, Elly menyampaikan perlunya optimalisasi jalan nasional yang terkoneksi dengan Kota Bekasi. "Sebab moda transportasi Jabodetabek ini akan terintegrasi se-Jabodetabek melalui akses jalan nasional," katanya.

Pihaknya juga mengingatkan Pemkot Bekasi untuk memaksimalkan fungsi alat pengendali lalu lintas demi keselamatan bertransportasi. "Seluruh terminal tipe A di Jabodetabek juga akan kita maksimalkan untuk menunjang kelancaran bertransaportasi," katanya.

Dalam RITJ tersebut, pihaknya juga tengah menyiapkan alat trasnportasi Transjabodetabek ekspress dan memperbanyak angkutan di sejumlah permukiman penduduk.

"Target kami adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi sebanyak-banyaknya ke transportasi umum sehingga dapat mengurai kemacetan di ibukota maupun daerah lainnya yang berbatasan," katanya.