Bisnis.com, JAKARTA - Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Non-Aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) kian memanas.
Adu pendapat tersebut terjadi lantaran Ahok menuding Soni mengutak-atik Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ditetapkannya dana hibah untuk Badan Musyawarah (Bamus) Betawi sebesar Rp5 miliar tahun depan.
"Saya tegaskan tidak ada bongkar pasang KUA-PPAS. Ketua Tim Penyusun Anggaran Daerah kan Sekretaris Daerah Saefullah, lalu didukung oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah [Bappeda] Bu Tuty. Tidak ada perubahan sedikit pun, semua berjalan lancar," ungkapnya, Jumat (25/11/2016).
Terkait pemberian kembali dana hibah untuk Bamus Betawi, Soni mengatakan keputusan itu diambil lantaran ingin memajukan Budaya Betawi.
Sebelum keputusan tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut mendatangi pusat budaya Betawi di Situ Babakan, Jakarta Selatan.
"Pesan saya cuma satu saja tolong perhatikan kesehatan dan pendidikan sama kebudayaan termasuk di dalamnya adalah kebudayaan Betawi. Saya bilang kita enggak boleh membangun jakarta tanpa landasan budaya Betawi," katanya.
Sebelumnya, Ahok menyindir Sumarsono melakukan bongkar-pasang isi KUA-PPAS DKI 2017, sehingga terjadi perubahan mendasar dari rencana yang telah dia buat. Dia juga memprotes keputusan Soni memberikan dana hibah kepada Bamus Betawi.
"Intinya saya berpikir, kami enggak mau lagi menghibahkan banyak uang untuk ormas-ormas. Anda mau bikin Lebaran Betawi, cari saja sponsor, misalnya seperti itu. Tetapi, itu sistem yang akan kami perbaiki ke depan," ujarnya di Rumah Lembang, Rabu (23/11/2016).