Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang mengkaji detail konsep dan sistem pengadaan rumah dengan down payment (DP) Nol Rupiah salah satunya adalah terkait skema pembiayaannya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan pihaknya telah mendiskusikan skema pembiayaan alternatif yakni pembiayaan berbasis syariah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan.
“Ini semua sedang digodok oleh kepala Dinas Perumahan dan seandainya sudah selesai konsepnya akan dipresentasikan secara komprehensif,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (30/11).
Sandiaga mengatakan Pemprov DKI akan segera membuka sosialisasi publik terkait kejelasan konsep dan sistem pengadaan rumah DP Nol Rupiah, tidak terkecuali program unggulan Anies – Sandi lainnya yaitu OK-OCE dan OK-OTRIP.
“Karena teman-teman DPRD juga masih banyak yang belum memiliki pemahaman yang sama nanti akan kita buat seperti konsultasi publik untuk membedah secara mendetail program-program kita,” tuturnya.
Dia juga menyampaikan bahwa sudah ada beberapa lokasi yang ditunjuk sebagai lokasi pembangunan rumah DP Nol Rupiah salah satunya adalah lahan di Pondok Kelapa milik PD Pembangunan Sarana Jaya.
Baca Juga
“Kita ingin program-program utama ini bisa tereksekusi dengan baik pada 2018,” katanya.
Menurut Sandiaga, program pengadaan rumah DP Nol Rupiah dapat mengurangi beban generasi milenial karena tingginya harga lahan khususnya di DKI Jakarta.
Dia menuturkan pengadaan rumah dengan uang muka nol rupiah dan cicilan ringan dapat mempermudah generasi milenial untuk mendapatkan rumah pertama mereka.
“Rumah DP Nol Rupiah ini adalah salah satu cara untuk mengurangi bad-look perumahan yang terjangkau. Sebetulnya yang ditargetkan itu pemilik rumah pertama, sebagian dari generasi milenial,” ujarnya, Selasa (28/11).
Sosialisasi publik yang akan diadakan oleh Pemprov DKI nantinya tidak hanya terbatas membahas program saja, Sandiaga mengatakan sosialiasi tersebut juga akan mengajarkan generasi milenial tentang investasi properti.
Menurutnya pengetahuan tentang investasi aset merupakan bekal bagi generasi milenial untuk dapat bertahan hidup di Jakarta, dia menekankan bahwa apresiasi aset dari rumah akan lebih bermanfaat ketimbang aset barang konsumtif seperti mobil, motor, dan alat elektronik.
“Jadi ini yang terpikirkan, salah satu pendekatan kita untuk menjawab tantangan yang sekarang ini. Demografi kita geser ke generasi milenial,” tukasnya.
Agustino Darmawan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI, mengatakan pihaknya menganggarkan Rp800 miliar khusus untuk pengadaan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018.
Menurutnya saat ini Pemprov DKI sudah kehabisan lahan kosong yang terpakai untuk pembangunan sejumlah rusunawa dan rusunami pada periode 2015 – 2017 yang gencar dilakukan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
“Sekarang pembangunan ada banyak sekali, yang multiyears saja ada sembilan, singleyear ada tujuh. 16 lokasi itu juga luas, kalau dihitung lebih dari Rp1 triliun,” ujarnya.
Agustino menjelaskan tingginya anggaran pengadaan lahan tersebut akan dialokasikan untuk membeli setidaknya 16 hektar tanah di sekitar DKI Jakarta.
Pihaknya juga akan menyusun aturan terkait pengadaan lahan, belajar dari pengalaman sebelumnya banyak lahan pembangunan yang berada di atas tanah cekung yang memakan biaya mahal untuk proses pengolahan tanah.
“Sekarang saya syaratkan tanah yg kita bebaskan itu tidak boleh ada di lokasi cekungan. Nanti nguruknya itu berat, butuh biaya. Ada persyaratan, passing grade, harus terletak di lokasi yang clean and clear,” katanya.
