Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai solusi penanganan banjir di Ibu Kota.
"Normalisasi sungai Ciliwung harusnya jadi program prioritas Anies-Sandi. Wajib dilanjutkan," ujar Gembong kepada Bisnis, Rabu (7/2/2018).
Dia mengatakan DPRD DKI sudah menyetujui alokasi anggaran cukup besar kepada Dinas Tata Air DKI.
Berdasarkan data APBD DKI 2018, pagu anggaran untuk Program Pengendalian Banjir dengan nomor kegiatan 1.03.01.019 Pengadaan tanah sungai/saluran sebesar Rp853,3 miliar.
Menurutnya, anggaran tersebut harus digunakan sebaik-baiknya oleh Dinas Tata Air agar proyek normalisasi yang terhambat sejak tahun lalu bisa dilaksanakan kembali.
"Anggaran Rp853,3 miliar ini digunakan untuk pembebasan lahan di tiga sungai, Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter," imbuhnya.
Baca Juga
Gembong juga meminta Anies berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah pusat, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBSWCC). Menurutnya, hal itu wajib dilaksanakan agar Pemprov DKI dan pemerintah pusat satu visi dalam menangani banjir di Jakarta.
Pasalnya, BBWSCC merupakan pihak yang bertugas untuk membangun konstruksi berupa turap (sheet pile) di bantaran Sungai Ciliwung.
Bukan itu saja, dia juga menyinggung soal janji kampanye Anies-Sandi tak akan menggusur warga terdampak proyek normalisasi yang tinggal di pinggir kali.
Menurut Gembong, niat membangun tanpa menggusur hanya retorika politik untuk menarik simpati warga saat kampanye.
"Realitanya sekarang memang bisa membangun tanpa menggusur? Oke lah, katanya mau geser, tetapi ke mana? Anies-Sandi harus cari solusinya," kata Gembong.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa pembebasan lahan sulit dilaksanakan. Meski terendam banjir, tidak semua warga bersedia pindah dari tempat tinggalnya saat ini.
"Saya sudah turun ke Kampung Arus, Cawang, Jakarta Timur. Dua kali malah. Intinya, mereka gak mau digusur," ujar Sandi.
Untuk itu, Sandi berencana menyiapkan cara yangg lebih partisipatif dan mengedepankan inisiatif dari warga sendiri.
Salah satunya dengan mengajak dialog untuk menentukan lokasi. Ini dilakukan agar warga memiliki bayangan jelas soal kepastian tempat tinggal warga bantaran kali.
"Kami siapkan tempat bagi mereka, supaya ada touch and feel. Mereka kan rata-rata sudah puluhan tahun tinggal di sana. Sudah nyaman [tinggal di bantaran sungai]," imbuhnya.
Dia mengatakan solusi paling mudah dilakukan saat ini yakni dengan memindahkan warga bantaran kali ke lokasi yang tak jauh dari tempat tinggal sebelumnya.
Hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yakni warga Kampung Pulo atau Bidara Cina diberi tempat di Rusunawa Jatinengara Barat, Jakarta Timur.
"[Rusunawa] Jatinegara Barat sudah penuh. Kami akan cari tempat di sekitar situ," ucap Sandi.
